Mahasiswa dan Pedagang Pasar Geruduk Kantor Wali Kota Ambon, Tuntut Transparansi Dana Covid-19 dan PSBB
TERASMALUKU.COM | 02/07/2020 16:01
Mahasiswa dan Pedagang Pasar Geruduk Kantor Wali Kota Ambon, Tuntut Transparansi Dana Covid-19 dan PSBB

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI kembali mendatangi kantor Wali Kota ambon. Kali ini mereka membawa serta sejumlah pedagang pasar yang terdampak kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Poin tuntutan mereka masih sama. Hanya saja tarik ulur emosi terjadi lebih dari tiga jam di bawa terik. Dengan menumpangi mobil pikap mereka memaksa menerobos masuk halaman Balai Kota Ambon.

Dari pantauan di lapangan, massa saling dorong dengan satuan polisi pamong praja di depan pintu pagar. Mereka yang datang sejak pukul 10.40 ingin masuk dan menyampaikan sejumlah tuntutan mereka yan dinilai belum ada tanggapan serius. Namun lagi-lagi emosi mereka pecah lantaran tidak dibolehkan masuk. Penjagaan sejumlah petugas kepolisian pun memadati area balai kota. Dari atas mobil terbuka mereka menuntut bertemu Wali Kota Ambon.

Aksi berjam-jam itu juga berimbas pada lalu lintas yang padat dan macet. Mereka enggan beranjak hingga pukul 14.30 dari depan balai kota. Bahkan salah seoran pendemo ditangkap dan diamankan di balai kota lanataran menerobos masuk halaman.

Materi yang disampaikan memang tak jauh berbeda aksi kedua pada Selasa 30 Juni 2020. Diantaranya meminta pemkot mencabut dan tidak memperpanjang PSBB yang diatur dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2020. Meminta pemerintah transparan terhadap dana covid-19 yang telah dipakai.

Meminta pemkot dan tim gugus tugas kota untuk menginvestigasi kematian pasien HK yang disebut alami covid-19 di RSUD Dr. Haulussy Ambon pada 26 Juni 2020. Meminta pemkot dan tim gugus tugas memanggil dan memberi sansi kepada tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 yang tidak sesuai SOP.

Meminta pemkot dan tim gugus tugas melakukan pemakaman jenazah pasien covid-19 sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Serta poin tuntutan terkahir yaitu mendesak tim gugus untuk tidak memberikan sanksi administratif kepada masyarakat yang dinilai melanggar aturan negara.

Pada aksi sebelumnya, mereka mengancam akan datang dengan masa lebih besar jika poin yang disampaikan itu tidak ditindaklanjuti.

“Saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Ambon tuntutan yang kami sampaikan harus dibijaki Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku. Jika tidak kebijakan yang diambil maka kami akan mengkonsolidasi untuk bikin gerakan kembali yang lebih besar,” kata Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbow usai menyerahkan tuntutan kepada perwakilan Pemprov Maluku Selasa. (PRISKA BIRAHY)

TERASMALUKU.COM


BERITA TERKAIT