Kapolda Maluku Bentuk Tim Pengawas Kawasan Tambang Emas Gunung Botak
TERASMALUKU.COM | 14/12/2018 13:10
Kapolda Maluku Bentuk Tim Pengawas Kawasan Tambang Emas Gunung Botak
Sejumlah pejabat utama Polda Maluku yang dipimpin Karo Ops meninjau lokasi tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru, Selasa (11/12/2018). FOTO : HUMAS POLDA MALUKU

TERASMALUKU.COM,-AMBON-PEJABAT Utama (PJU) Polda Maluku dibentuk sebagai tim asistensi operasi Mercury Siwalima 2018. Mereka bergilir dan akan bergantian selama tiga hari melakukan pengawasan langsung di kawasan tambang emas Gunung Botak dan sekitarnya. Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa membentuk dan memerintahkan tim asistensi operasi merkuri untuk mengawasi langsung penanganan persoalan di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Kebijakan Orang Nomor 1 Polri di Provinsi Maluku, ini dilakukan untuk mengontrol dan mengawasi masuknya Penambang Emas Tanpa Ijin (Peti) serta peredaran bahan kimia beracun dan berbahaya (B3).
“Kebijakan ini dilakukan Pak Kapolda untuk pengamanan Gunung Botak. Tim akan secara bergantian melakukan asistensi secara langsung. Tim pertama sudah diterjunkan dari kemarin (Senin). Tadi sudah kembali dan diganti oleh tim kedua. Tim pertama dipimpin Karo Ops Kombes Pol Gatot Mangkurat, Direktur Lalu Lintas Kombes Pol. Heru TS, Kabid TI Kombes Pol. Gusti Indra dan saya sendiri,” ungkap Kabid Humas Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, Rabu (12/12/2018).

Tim asistensi operasi merkuri ini juga dibentuk untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja aparat pengamanan di kawasan tambang Gunung Botak yang selama ini telah dilakukan. “Jadi setiap tim akan bertugas selama tiga hari secara berganti-ganti. Kalau tim pertama kembali, maka akan diganti oleh tim berikutnya. Dan akan terus berlangsung terus,” kata Roem.

Selain itu, tim yang dibentuk juga akan memimpin setiap kegiatan-kegiatan lapangan. Tim pertama yang sudah kembali, juga melakukan tatap muka dengan masyarakat adat setempat. “Kemarin (Selasa) Kami diundang masyarakat adat, kepala kepala soa Desa di sekitar gunung botak di Desa Waitina, Kampung Tanah Merah, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Ada beberapa Pertanyaan/ Pernyataan yang disampaikan masyarakat,” jelasnya.

Sejumlah pertanyaan yang disampaikan masyarakat di antaranya, mereka menyatakan selama ini tidak pernah mengetahui bahwa mercuri dan sianida maupun bahan berbahaya yang digunakan berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan hidup lainya. Warga lanjut Roem sangat berterima kasih dan mendukung penindakan terhadap penambang emas ilegal serta peredaran merkuri, sianida dan bahan berbahaya lainnya.

“Warga juga menyatakan
ingin menikmati hasil tambang emas Gunung Botak amun tanpa menggunakan merkuri, sianida dan lainnya. Mereka meminta agar Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) secepatnya dibuka, dan berharap Pemerintah dapat memperhatikan nasib masyarakat Buru,” kata Roem.

Menanggapi pertanyaan masyarakat, Karo Ops Polda Maluku Gatot Mangkurat menegaskan, kedatangan tim yang dipimpinnya tidak untuk main-main menangani persoalan Peti dan B3. Penutupan tambang emas Gunung Botak sendiri, merupakan bentuk keseriusan Polda Maluku dan Pemerintah Daerah dalam menertibkan peredaran bahan kimia berbahaya tersebut. Sebab penggunaan B3 akan berdampak fatal terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat.“Jadi kehadiran kami di sini tidak bermain main dengan masalah ini. Kapolda Maluku sangat tegas dengan penggunaan obat-obatan kimia terutama merkuri dan sianida,” kata Roem sebagaimana disampaikan Karo Ops.

Karo Ops Gatot Mangkurat meminta masyarakat mendukung regulasi yang kini dilakukan agar semuanya bisa menikmati hasilnya kelak.
“Semua harus memperjuangkan Gunung Botak menjadi tambang Rakyat, bukan orang-orang pemodal saja yang menikmatinya dan masyarakat Buru jadi penonton,” pintanya.

Untuk pertambangan rakyat sendiri, tim dari Bareskrim dan Wantimpres Polri sedang melakukan penelitian terkait metode ramah lingkungan yang akan digunakan dalam pengolahan material emas.
“Nanti ketika Ijin Pertambangan Rakyat keluar, ada pendampingan dari pemerintah yang mengatur. Pemerintah tidak akan pernah menyiksa dan melihat masyarakatnya susah, tetapi pemerintah mencari pengolahan yang aman bagi masyarakat Pulau Buru. Mereka juga tidak tahu selama ini efek dari pada merkuri maupun sianida itu seperti apa. Makanya setelah kita jelaskan mereka baru paham dan sangat mendukung kebijakan yang diambil kepolisian maupun kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Mangkurat. (ADI)

TERASMALUKU.COM


BERITA TERKAIT