Kriminalisasi Petani, WALHI: Penegakan Hukum Harus Berkeadilan
JAMBERITA.COM | 08/08/2021 15:22
Kriminalisasi Petani, WALHI: Penegakan Hukum Harus Berkeadilan
Ilustrasi seorang petani sawit memanggul tandan buah segar. Foto: WRI Indonesia.

JAMBERITA.COM- Rahman Warga Kembang Sri Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi merupakan simbol perlawanan terhadap kriminalisasi petani untuk mempertahankan lahannya.

Usiannya yang sudah lanjut tak membuatnya surut berurusan dengan polisi. Bahkan Ia dipenjara selama 2 bulan 19 hari hingga putusan pengadilan menyatakan dirinya bebas. Ia pun berhasilĀ  mempertahankan lahannya yang sempat diklaim pihak lain.

"Ada yang datang, damai be, kau bakal dikeluarkan, saya berani mati, itu tanah sayo untuk hidup," katanya saat mengikuti konfrensi pers pada Jumat (6/8/2021) yang difasilitasi Walhi secara virtual.

Selama di penjara, ancaman terhadap dirinya tak berhenti. Ada yang datang mengabarkan jika ia masih melawan bakal dipenjara selamanya. Tapi ia tak takut.

"Saya mempertahankan tanah bapak sayo, tidak takut saya, mati saya mau milik bapak saya dak bakal saya kasih," lanjut Rahman berapi api.

Ramos Hutabarat dari KetuaPBH Wirasena mengatakan mereka melakukan pendampingan hukum terhadap A Rahman secara langsung.

"A Rahman adalah salah satu bentuk praktekĀ  Strategic lawsuit against public participation yang dilakukan oleh pihak pihak lawan Arahman yang difasilitasi oleh pihak penegak hukum dengan membuat laporan polisi no.LP/B-108/X/2020/Res Batanghari, tgl 15 Oktober 2020," kata Ramos dalan konfrensi pers yang digelar Jumat (6/8/2021).

Ia mengatakan A Rahman awalnya dipanggil sebagai saksi Bulan Oktober. Dengan sangkaan pasal 406 pengrusakan. Kemudian dipanggil lagi pada panggilan kedua dengan tambahan pasal pemalsuan. Lalu di hari yang sama langsung gelar perkara dan ditahan.

"Kami sudah melakukan penangguhan, kami memberikan jaminan. Tapi penyidik punya alasan lain dan menganggap ada indikasi menghilangkan alat bukti, melarikan diri ditambah tambahan pasal pemalsuan," katanya.

"Disini kami sudah melihat aneh. Padahal kami baru akan mengajukan gugatan perdata. Karena kalau ada unsur perdata, makan unsur pidana bisa dikesampingkan. Ini untuk membantu Pak Rahman bebas.Namun belum sempat Pak Rahman ditahan," katanya.

Ramos sendiri melihat ada beberapa kasus serupa. Namun beberapa warga memilih tidak mau berurusan polisi dan akhir menjual lahannya dengan harga murah.

Ia mengatakan, bagi WALHI Jambi dan PBH Wirasena, peristiwa kriminalisasi yang diterima oleh Arahman, merupakan tindakan hukum yang strategis (litigasi) untuk membungkam aspirasi/partisipasi public, dalam Perkara yang menyangkut partisipasi dan mempertahankan hak atas tanahnya.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menunda proses pidana A Rahman dengan No. Perkara pidana : 40/pid.B/2021/PN. Mbn, PBH Wirasena mengajukan gugatan perdata yang didaftarkan tanggal 05 Maret 2021 dengan no perkara PN MBN-032021TVP, sebagai penggugat yaitu A.Rahman dan tergugatdengan No perkara perdata: 9/Pdt.G/2021/PN.Mbn.

"Yang pada akhirnya, Setelah melalui proses persidangan, putusan perdata Pengadilan Negeri Muara BulianĀ  menyatakan bahwa surat sporadik atas nama A. Rahman yang terletak di RT 11, Talang Tebat Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat," katanya.

Terhadap kriminalisasi yang sudah dialami oleh A Rahman, WALHI Jambi dan BPH Wirasena memandang bahwa, sampai saat ini, mekanisme hukum di Indonesia masih memberikan celah terhadap pembungkaman hak-hak petani dalam hal mempertahankan hak atas wilayah kelola/tanah yang menjadi tumpuan hidupnya.

Melihat hal tersebut, WALHI Jambi dan PBH Wirasena meminta kepada Pemrintah untuk menghentikan kriminalisasi dengan menggunakan birokrasi dan penyelundupan mekanisme hukum.

Kedua, memastikan keselamatan hak rakyat dengan penegakan hukum yang berkeadilan.

jamberita.com


BERITA TERKAIT