Sebanyak 46 Orang Meninggal Akibat Konflik Bersenjata di Papua Selama 2021
METROMERAUKE.COM | 27/12/2021 09:00
Sebanyak 46 Orang Meninggal Akibat Konflik Bersenjata di Papua Selama 2021
Pengungsi korban konflik di Wamena dievakuasi dengan ambulans setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis. 3 Oktober 2019. Sebanyak 51 korban konflik di Wamena tersebut dievakuasi dengan menggunakan pesawat hercules C130 milik TNI Angkatan Udara. ANTARA

Metro Merauke – Sebanyak 46 orang meninggal dunia dalam konflik bersenjata di Papua selama 2021.

Korban berasal dari warga sipil sebanyak 19 orang, prajurit TNI 11 orang, anggota Polri empat orang dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) 12 orang.

 

Jumlah korban ini berdasarkan catatan Polda Papua yang disampaikan Kapolda, Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam refleksi akhir tahun di kediamannya, Kamis (23/12/2021).

Kapolda Papua mengatakan, warga sipil dan aparat keamanan yang menjadi korban sepanjang tahun ini karena aksi KKB. 

Aksi KKB terjadi di berbagai wilayah Papua, di antaranya Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang dan Puncak.

“12 anggota KKB tewas saat kontak senjata dengan aparat keamanan. Dari 92 kasus menonjol yang dilakukan KKB tahun ini, juga menyebabkan korban luka dari kalangan anggota Polri dan warga sipil,” kata Mathius D Fakhiri.

Menurutnya, warga sipil yang luka akibat ulah KKB sebanyak 11 orang dan anggota Polri tiga orang.  

“Di sisi lain, ada 27 orang anggota KKB di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali ke pangkuan NKRI,” ujarnya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan, dalam penanganan KKB, ia memerintahkan anggota Polri di jajaran Polda Papua menahan diri. Mengedepankan langkah persuasif.

Katanya, strategi ini terbilang cukup baik. Sebab, setelah aparat kepolisian menahan diri kasus yang ditimbulkan KKB terbilang bekurang.

“Kalau kami TNI/Polri menahan diri, mereka juga tidak melanjutkan aksinya. Makanya pada akhir akhir tahun ini aksi mereka tidak terlalu massif. Berbeda pada akhir 2020 dan awal 2021,” ucapnya.

Ia menambahkan pada 2022 mendatang, TNI/Polri telah sepakat lebih mengedepankan langkah persuasif dalam penanganan KKB. Tidak akan ada pengejaran terhadap kelompok ini. 

Aparat keamanan akan lebih soft approach policing, pendekatan lebih manusiawi ke masyarakat agar dapat mensejahterakan rakyat, khususnya orang asli Papua.

“Kami akan pemisahkan mana masyarakat, dan mana kelompok bersebrangan. Namun ini memang tidak mudah,” katanya. 

metromerauke.co


BERITA TERKAIT