Emus Gwijangge: Pembangunan Smelter Ditentukan Negara, Bukan Gubernur Papua
METROMERAUKE.COM | 18/10/2021 20:49
Emus Gwijangge: Pembangunan Smelter Ditentukan Negara, Bukan Gubernur Papua
Inalum Siap Kelola Tambang Freeport Indonesia

Metro Merauke – Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia merupakan kebijakan negara. Bukan ditentukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu menyatakan, sejak beberapa tahun lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe dan DPR Papua berupaya agar smelter PT Freeport dibangun di Papua. 

Akan tetapi, pemerintah akhirnya memilih kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Jawa Timur, sebagai lokasi pembangunan pemurnian hasil tambang emas dan tembaga milik PT Freeport Indonesia.

“Ini kepentingan negara. Kebijakan negara. Meski gubernur dan para pihak di Papua sudah berupaya agar smelter dibangun di Papua, tapi kebijakan negaralah yang menentukan,” kata Emus Gwijangge, Senin (18/10/2021).

Menurutnya, pembangunan smelter sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. 

Ketika itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe dan DPR Papua berupaya menyampaikan kepada pemerintah agar smelter dibangun di Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika itu bahkan menyatakan, apabila smelter tidak dibangun di Papua, sebaiknya PT Freeport Indonesia jangan lagi beroperasi di Bumi Cenderawasih.

“Selama ini gubernur dan DPR Papua sudah berupaya memperjuangkannya. Namun yang menentukan, pemerintah pusat,” ucapnya.

Emus Gwijangge juga menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas yang menilai pembangunan smelter di Gresik, merupakan kegagalan Gubernur Papua.

Ia beranggapan, pernyataan itu terkesan hanya mau menyudutkan dan mencari cari kesalahan Gubernur Papua.

Mandenas yang pernah menjabat anggota DPR Papua selama dua periode (2009-2019), dinilai tahu bagaimana upaya Pemprov Papua dan DPR Papua ketika itu menyuarakan agar smelter dibangun di sana.

“Ia (Mandenas) ketika itu merupakan ketua Fraksi Hanura DPR Papua. Kenapa saat itu, dia tidak mendukung gubernur. Sekarang seakan dia tidak tahu masalah ini. Dia menyebut gubernur gagal,” ujarnya.

Emus mengatakan, apabila Gubernur Papua dianggap gagal, mesti ada berbagai indikatornya. Tidak hanya melihat dari satu aspek.

Sebaliknya, Mandenas dan para anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua lanjut Emus, mestinya menyuarakan hal itu di Jakarta. Berupaya memperjuangkannya, bukan malah menyalahkan Gubernur Papua.

“Jangan hanya mencari kesalahan para pihak di Papua. Anggota DPR RI inikan juga punya kapasitas untuk bicara dan memperjuangkan itu,” kata Emus Gwijangge.

metromerauke.com


BERITA TERKAIT