Polda Jawa Tengah Periksa 10 Saksi Kasus Dugaan Pungli Camat Baki
KRJOGJA.COM | 05/06/2018 16:03
Polda Jawa Tengah Periksa 10 Saksi Kasus Dugaan Pungli Camat Baki
SUKOHARJO-Polda Jateng menangkap Camat Baki Sukoharjo, Taufik Hidayat, karena dugaan kasus pungli pendirian proyek tower di wilayah yang dipimpinnya. Taufik terkena operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Sub Dit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jateng, di ruang kerjanya, Rabu (23/5/2018) siang sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam pemeriksaan terhadap Taufiq, penyidik Polda Jateng memperoleh informasi awal, yang […]

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Sebanyak 10 orang saksi diperiksa tim Polda Jawa Tengah terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang menyebabkan Camat Baki 'TH' terkena operasi tangkap tangan (OTT). Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas kasus dalam proses hukum setelah penetapan tersangka.

Pimpinan Tim Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Kompol Fadli, Senin (4/6/2018) malam mengatakan, penyidik kembali melakukan pemeriksaan diagendakan dua kali dimulai Senin (4/6/2018) untuk saksi dan Selasa (5/6/2018) tersangka. Pemeriksaan dilaksanakan di ruang penyidik Mapolsek Grogol, Polres Sukoharjo.

Pada pemeriksaan pertama penyidik memanggil sebanyak 10 orang saksi. Mereka berasal dari berbagai unsur yang mengerti dan memahami terkait teknis perizinan tower menara telekomunikasi. Saksi tersebut dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Desa Mancasan, Kecamatan Baki dan lainnya.

Para saksi diperiksa berkaitan kapasitas mereka tentang perizinan tower menara telekomunikasi. Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk memproses kasus dugaan pungli Camat Baki 'TH'.

"Semua saksi kooperatif dengan bersedia datang dan memberikan keterangan menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik," ujar Kompol Fadli.

Polda Jawa Tengah terus melakukan proses hukum terhadap Camat Baki 'TH'. Penyidik tidak hanya memeriksa para saksi namun juga tersangka.

Camat Baki 'TH' dijerat Pasal 12 e Undang Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dalam melakukan proses hukum Polda Jawa Tengah tidak melakukan penahanan terhadap tersangka setelah ada permintaan penangguhan dan jaminan dari pihak keluarga dan institusi tempatnya bekerja.

Dalam proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap tersangka diamankan sejumlah barang bukti seperti surat rekomendasi pengajuan izin tower, empat lembar surat pernyataan izin warga, uang tunai Rp 20 juta, satu unit handphone. (Mam)


BERITA TERKAIT