BKPSDM Klaten Revisi Petikan SK Terkait Gaji PPPK
KRJOGJA.COM | 23/05/2022 13:08
BKPSDM Klaten Revisi Petikan SK Terkait Gaji PPPK
ilustrasi uang

KLATEN, KRJOGJA.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Klaten segera memperbaiki petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten, terkait besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Hal ini menindaklanjuti laporan PPPK terkait ketidaksesuaian nilai gaji yang tertulis dalam petikan SK tersebut.

Terdapat 1.977 PPPK guru formasi tahun 2021 Kabupaten Klaten yang dilantik pada hari Kamis, 19 Mei 2022. Pelantikan  diselenggarakan di tiga tempat, yakni di Grha Buntalan, Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten dan Gedung Sunan Pandanaran.

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten, Slamet, Minggu (22/05/2022) mengatakan, kesalahan pencantuman nilai gaji tersebut bukan hal yang disengaja, namun, terjadi eror saat melakukan pengunduhan data di aplikasi BKN RI.

“SK sudah benar, petikan yang perlu dibetulkan. Tidak semua salah, pada awal pengunduhan data tidak ada masalah yang muncul. Namun, karena banyaknya data yang diunduh, baru diketahui bahwa ada kesalahan data. Ini yang saat ini kami kejar revisinya, hingga Sabtu (21/5/2022) malam, sudah 80 persen diperbaiki,” kata Slamet.

Kendati ada kekeliruan, ia mengatakan hal ini tidak akan mempengaruhi hak yang diterima PPPK, sehingga ia meminta PPPK guru yang baru saja dilantik untuk tetap tenang dan menunggu petikan SK yang sesuai. Menurut Slamet, PPPK tetap akan menerima gaji sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Perpres 98 tahun 2020 yakni PPPK golongan IX dengan masa kerja 0 tahun dan 0 bulan gajinya Rp 2.966.500.


“Jadi tidak ada pengurangan gaji seperti isu yang beredar, jadi yang benar adalah penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau tidak sesuai, justru gaji tidak akan bisa dicairkan,” jelas Slamet.

Lebih lanjut, besaran gaji tersebut merupakan gaji pokok belum termasuk tunjangan yang diatur dalam aturan yang berbeda. Terkait hal tersebut, Slamet menyampaikan, penggajian secara teknis menjadi kewenangan unit kerja (Disdik Klaten) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Klaten.

“Sebenarnya hal ini sudah kami sampaikan usai pelantikan, bahwa jika ditemukan kekeliruan akan ditinjau di kemudian hari. Kami juga sudah sampaikan untuk mencermati SK yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum, jika memang ada yang tidak sesuai silahkan laporkan untuk direvisi sesuai ketentuan yang berlaku. Sangat disayangkan jika masalah ini menjadi isu yang menimbulkan keresahan di masyarakat, padahal yang terjadi hanya kesalahpahaman,” katanya.

 

krjogja.com


BERITA TERKAIT