Dana Otsus Rawan Dikorupsi, Mahasiswa Papua Minta KPK Turun Tangan
KRJOGJA.COM | 12/04/2021 22:18
Dana Otsus Rawan Dikorupsi, Mahasiswa Papua Minta KPK Turun Tangan
Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Prima Mulia

SEMARANG, KRJOGJA.com – Belasan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam FORUM Solidaritas Mahasiswa Papua Maju (FSMPM) bersama para mahasiswa Indonesia Timur yang tergabung dalam Indonesia Timur Bersatu (ITB), Senin (12/4/2021) menggelar aksi keprihatinan dan kepedulian atas nasib Papua.

Aksi yang digelar di Tugu Muda Semarang menyuarakan agar hukum ditegakkan di bumi Papua. Otonomi Khusus untuk Papua harus dikawal dan tidak dibelokkan oleh oknum atau kelompok yang mengambil kepentingan.

“Dana-dana Otsus tidak boleh dikorupsi, karena ini untuk mewujudkan masa depan Papua. Kami belajar di sini (Jawa) juga dari beasiswa yang diberikan pemerintah melalui Otsus. Adanya dugaan penyelewengan Dana Otsus, maka kami minta agar KPK pun ikut turun ke Papua melakukan penyelidikan dan mengawal agar ke depan tidak terjadi kasus korupsi yang bisa merugikan rakyat Papua,” ujar Koordinator Aksi, Luis.

Luis yang mewakili mahasiswa Papua ini mengungkapkan, bahwa adanya dugaan korupsi dana Otsus telah berpengaruh bagi kehidupan dan masa depan mahasiswa yang sedang menempuh belajar di luar Papua. “Kami terpaksa membayar sekolah dengan uang pribadi, padahal banyak beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Tetapi karena adanya ketidaktransparanan pengelolaan dana Otsus, nasib mahasiswa jadi seperti sekarang ini, ada yang terganggu perjalanan pendidikannya,” ujar Luis.

FSMPM menginginkan Otsus dilanjutkan agar memajukan SDM Papua. “Otsus sebagai kebijakan khusus Pemerintah RI terhadap Papua harus terus dilanjutkan selama SDM Papua masih tertinggal. Adanya pihak yang menyatakan menolak Otsus adalah sangat tidak rasional dimana mahasiswa Papua sedang membutuhkan dan sedang menjalankan implementasi penggunaan dana Otsus melalui beasiswa. Sedangkan proses kelanjutan dari hasil peningkatan SDM yaitu beasiswa diharapkan menghasilkan kualitas sarjana yang dapat mengaplikasikan keilmuannya pada sebuah kesempatan dalam pemerintahan, dalam hal ini pemekaran DOB akan membuka peluang sarjana Papua bisa menempati pemerintahan baru,” ujar Luis.

Luis menilai sangat tidak manusiawi apabila Otsus ditolak karena akan mengorbankan ribuan mahasiswa yang berakibat terlantar disebabkan beasiswa terhenti. Sementara korban teror dari kelompok bersenjata di Papua terus bertambah seiring dengan konflik bersenjata antar TNI-Polri dengan Kelompok Bersenjata Papua.

“TNI dan Polri mempunyai legalitas sebagai aparat keamanan yang mempunyai kewajiban menjaga dan mengamankan warga negaranya, maka kehadiran TNI dan Polri sangat diharapkan menjadi pelindung bagi masyarakat Papua yang sedang dalam kondisi tertekan oleh kelompok Papua Merdeka. Selain itu kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) telah membuktikan suatu kemajuan bagi Papua, antara lain pemberian beasiswa dan pemberdayaan masyarakat adat serta perekrutan generasi Papua untuk menempati posisi dalam PTFI. Masuknya investor bukan ilegal namun telah diijinkan oleh semua pihak di Papua sehingga kita perlu menuntut kontribusi untuk kepentingan masyarakat Papua sendiri,” tambah Luis.

Para mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya ini juga menyinggung tentang hak menentukan nasib sendiri atau refrendum bukanlah solusi. Karena sejarah baru akan memakan waktu yang panjang dan penuh penderitaan.

Peserta aksi dalam FSMPM menyatakan untuk memberikan dukungan dilanjutkannya Otsus namun dengan catatan Penggunaan Dana Otsus harus efektif dan transparan, adakan pemeriksaan terhadap pelaku korupsi yang menggunakan dana Otsus, tangkap dam adili koruptor, pemekaran (DOB) harus mengakomodir sarjana asli Papua, kehadiran TNI/Polri untuk mengamankan masyarakat Papua, mendukung investasi di Papua tetapi tidak mengabaikan masyarakat adat dan nilai budaya Papua.

krjogja.com


BERITA TERKAIT