Fenomena Pekerja Dirumahkan Jelang Ramadan, KSPI: Itu Modus Perusahaan Ngemplang THR!
KRJOGJA.COM | 09/04/2021 21:33
Fenomena Pekerja Dirumahkan Jelang Ramadan, KSPI: Itu Modus Perusahaan Ngemplang THR!
Tunjangan Hari Raya

KARANGANYAR, KRjogja.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Karanganyar banjir laporan para buruh dan tenaga kontrak perusahaan yang diberhentikan jelang ramadan. Ditengarai, itu modus perusahaan menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR).

“Ada yang diberhentikan secara sepihak, namun diberi janji akan merekrutnya lagi setelah lebaran. Kontraknya berjeda. Ini kan aneh. Jedanya selama ramadan. Itu patut dicurigai modus perusahaan mengemplang bayar THR,” kata Koordinator Daerah KSPI Karanganyar Eko Supriyanto kepada KR, Kamis (8/4).

Laporan serupa terus mengalir ke KSPI maupun organisasi serikat pekerja lainnya. Para karyawan yang diberhentikan secara sepihak itu menghendaki didampingi untuk bernegosiasi ke perusahaan. Harapannya, bisa dicari solusi terbaik agar tetap dibayar hak THR.

Selain aduan itu, ada pula yang diberhentikan sebelum ramadan tanpa dijanjikan akan direkrut kembali. Kasus ini tergolong lebih parah.

Serikat pekerja di masing-masing perusahaan diminta tidak tinggal diam. Mereka perlu bernegosiasi dengan penyedia kerja terkait nasib buruh. Ia tak menyanggah banyak perusahaan kolaps dan tertatih akibat krisis ekonomi di masa Pandemi Covid-19. Pada tahun lalu, pembayaran THR bagi sebagian buruh diangsur dan tidak dibayarkan penuh.

Sementara itu Kabid Hubungan Industrial Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno telah menyampaikan perihal urgensi THR dengan mengumpulkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha di Karanganyar di New Normal Cafe pada Kamis (8/4).

“Sesuai Permenaker 6 tahun 2021, perusahaan diimbau mempersiapkan THR untuk hari raya idul fitri. Lalu, jangan merumahkan atau PHK buruh menjelang hari raya tersebut,” katanya.

Hendro mengatakan siap menjembatani keluhan buruh mengenai problem tersebut. Mengenai sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan, hal itu menjadi wewenang Satuan Kerja Disnaker Jawa Tengah.

“Meski kami ada monitoring di perusahaan tentang THR, tetap saja sanksi atas pelanggaran dijatuhkan Disnaker Provinsi Jateng,” katanya.

krjogja.com


BERITA TERKAIT