Perbup Diterbitkan, Penerima JPS di Sleman Diperluas
KRJOGJA.COM | 08/04/2021 14:08
Perbup Diterbitkan, Penerima JPS di Sleman Diperluas
Bantuan Langsung Tunai. TEMPO/Tony Hartawan

SLEMAN, KRJOGJA.com – Bupati Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dengan Perbup tersebut, JPS kembali bisa dicairkan dan diakses oleh masyarakat. Bahkan dengan perubahan Perbup ini, segmen penerima JPS diperluas.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sigit Indarto SE Msi menjelaskan, pencairan JPS pada awal tahun kemarin sempat dihentikan. Hal itu dikarenakan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 77 Tahun 2020 tentang pendoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan adanya aturan dari pusat, otomatis perbup yang dulu harus kami ubah dulu. Sehingga JPS pada awal tahun belum bisa kami cairkan atau dihentikan sementara,” kata Sigit di kantornya, Rabu (7/4/2021).

Namun setelah Perub yang baru ini diterbitkan, JPS kembali dapat diakses oleh masyarakat miskin. Bahkan pengajuan JPS pada awal tahun dan sempat tertunda, nanti akan segera dicairkan. “Untuk permohonan yang sudah diverifikasi dan layak dibantu, namun sempat tertunda akan langsung kami ajukan pencairan,” terangnya.


Disamping itu, dengan perbup yang baru ini segmen penerima JPS diperluas. JPS sekarang ikut menangani kasus stunting, anak putus sekolah, bantuan masyarakat miskin untuk pendampingan hukum, komplikasi alat kontrasepsi implan.

“Jadi segmennya lebih luas. Anak-anak putus sekolah ini akan dipetakan. Kemudian mau melanjutkan sekolah formal atau informal. Kalau mau informal nanti bisa dibantu untuk ikut kejar paket A, B dan C. Termasuk nanti kasus stunting, bantuan hukum,” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Sleman M Zuhdan mengapresiasi terbitnya Perbup 1.8 Tahun 2021 ini. Mengingat JPS ini sangat bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin.

“JPS ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat miskin. Kami minta, pengajuan JPS pada awal tahun atau saat dihentikan sementara, supaya diprioritaskan dulu,” pintanya.

 

www.krjogja.com


BERITA TERKAIT