3 Pembina Pramuka Jadi Tersangka Tragedi Susur Sungai, Polda DIY: Masih Bisa Bertambah
KRJOGJA.COM | 25/02/2020 11:10
3 Pembina Pramuka Jadi Tersangka Tragedi Susur Sungai, Polda DIY: Masih Bisa Bertambah
Kabid humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto. foto Evi nurafiah

KRJOGJA, Sleman - Setelah menetapkan 3 tersangka dalam kasus susur sungai yang menewaskan 10 siswa SMPN 1 Turi, Polres Sleman masih membuka kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Yulianto mengatakan tim penyidik masih mendalami keterangan para saksi. Saat ini, jumlah saksi yang diperiksa sebanyak 22 orang. Mereka terdiri 7 orang pembina Pramuka, 3 anggota Kwarcab, 3 orang pengelola wisata, 2 siswa yang selamat, Kepala SMPN 1 Turi dan 6 orangtua korban.

Dari keterangan para saksi itu, kata Yulianto tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. “Masih kami dalami apakah ada tersangka lagi atau tidak. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk kemungkinan penambahan tersangka,” urainya.

Penyidik Polres Sleman kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait tragedi susur sungai Sempor. Kedua tersangka, yakni R (52), warga Wonokerto Turi Sleman dan DDS (58), warga Sardonoharjo Ngaglik Sleman.

Sama seperti IYA (36), warga Caturharjo Sleman, tersangka R dan DDS dijerat Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Mereka dianggap lalai, sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka.

“Keduanya dijerat pasal yang sama seperti tersangka sebelumnya, yaitu Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Tersangka R dan DDS juga langsung ditahan di Polres Sleman,” ungkap Kabid Humas Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto saat jumpa pers, Senin (24/2/2020) malam.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan siap membantu pendampingan hukum untuk tersangka serta keluarga korban melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI. PGRI juga mengharapkan masyarakat tidak menilai sepihak, bahwa tersangka melakukan pembiaraan.

“Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Mohon jangan ada penghakiman sepihak, bahwa guru melakukan kesengajaan,” ujar Ketua Umum PGRI, Unifa Rosidi usai berkunjung ke SMP Negeri 1 Turi, Senin (24/2/2020) petang.

Ketua LKBH PB PGRI, Ahmad Wahyudi enggan mengomentari perihal kelalaian karena itu merupakan ranah kepolisian. Dalam hal ini, PGRI hanya melihat prosedur di sekolah. “Kalau terkait kelalaian, yang bisa mengukur itu penyidik. Kami tidak berani, itu wilayah hukum,” tandasnya.(Ayu/R-1)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT