Alasan Buruh Yogyakarta Tolak RUU Omnibus Law Cilaka, Cipta Lapangan Kerja
KRJOGJA.COM | 12/02/2020 16:21
Alasan Buruh Yogyakarta Tolak RUU Omnibus Law Cilaka, Cipta Lapangan Kerja

YOGYA, KRJOGJA.com – Buruh DIY dari berbagai aliansi menggelar aksi unjukrasa damai di DPRD DIY, Rabu (12/2/2020). Mereka menolak adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dinilai hanya berpihak pada pengusaha.

Kirnadi, Ketua DPD Koalisi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) DIY mengungkap sebenarnya buruh bukan pihak yang anti terhadap perubahan undang-undang. Namun begitu, menurut Kirnadi selama ini negara tak pernah melibatkan buruh dalam penyusunan RUU yang akhirnya membuat buruh merasa tak diperhatikan.

BACA: Pemilik Mie Ayam Tumini Tutup Usia

“Tapi Jokowi dan pemerintahannya tak pernah melakukan upaya untuk melibatkan kelompok buruh maupun sosial lainnya dalam perancangan UU tersebut. Kita tak pernah dilibatkan. RUU ini baru rencana tapi kita sudah aksi, karena kita tak mau ditipu pemerintah untuk kesekian kalinya. PP 78 misalnya sudah memangkas upah kita. DIY jadi daerah dengan upah terendah di Indonesia dan kita tak ingin tertipu lagi,” ungkap Kirnadi.

Keberpihakan pada pengusaha menurut Kirnadi juga akan tampak dalam liberalisasi upah. Buruh melihat, nantinya peran negara akan hilang di mana mereka akan dihadapkan langsung dengan pengusaha.

“Dalam RUU ini yang disasar adalah soal upah minimum, tak ada lagi upah sektoral atau kabupaten/kota yang ada upah provinsi saja yakni adalah upah terendah di sini (DIY) Gunungkidul yang terendah. Ini yang akan kita sampaikan pada pemerintah. Dalam membahas upah juga menggunakan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dalam perusahaan. Ini jurus jitu negara menghilangkan tanggung jawab pada buruh. Kalau tak ada serikat pekerja, maka buruh akan terhimpit begitu saja. Negara menarik diri, tak hadir dan membiarkan kita bertarung habis dengan pengusaha,” tegas dia.

Di DPRD DIY, aliansi buruh diterima Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dan Ketua Komisi D Kuswanto. Huda mengungkap dewan menerima aspirasi buruh dan berjanji akan menindaklanjuti dengan mengirim hasil pertemuan ke DPR RI di Jakarta.

“Kami akan teruskan aspirasi teman-teman buruh ini ke pusat. Langsung kami minta fax kan dari Setwan agar dipastikan apa yang disampaikan diterima oleh pusat,” ungkap Huda Tri Yudiana. (Fxh)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT