TOP! Pemerintah Kota Yogya Tak Anggarkan Pembelian Mobil Dinas Baru Tahun Ini
KRJOGJA.COM | 13/01/2020 13:50
TOP! Pemerintah Kota Yogya Tak Anggarkan Pembelian Mobil Dinas Baru Tahun Ini
Seorang pria melewati mobil baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Departemen Keuangan, Jakarta, (28/12). Para menteri akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. TEMPO/Subekti

YOGYA, KRJOGJA.com - Sepanjang tahun ini dipastikan tidak akan ada pembelian kendaraan dinas baru di Kota Yogya, baik kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional. Terutama kegiatan yang dialokasikan melalui APBD 2020 karena anggaran untuk pengadaan kendaraan ditiadakan. Selama pembahasan antara eksekutif dan legislatif, rencana pengadaan kendaraan dinas sempat diusulkan. Bahkan sudah masuk dalam RAPBD, namun akhirnya dibatalkan.

"Sebenarnya ditunda dulu karena ada skala prioritas, sehingga itu harus dikedepankan," jelas Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Andhy Sasongko.

BACA: Disdikpora DIY Terus Sempurnakan Pelaksanaan PPDB

Sesuai dengan kebutuhan, ada dua kendaraan dinas jabatan yang harus diganti, dan dua puluh kendaraan dinas operasional yang harus diremajakan. Dua kendaraan dinas jabatan itu untuk Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kota Yogya yang berjenis sedan. Kendaraan dinas tersebut masuk dalam jadwal penggantian karena usia sudah di atas lima tahun.

Sedangkan dua puluh kendaraan operasional, menurut Andhy juga sudah waktunya dilakukan peremajaan. Usianya pun ada yang sudah puluhan hingga belasan tahun. Mayoritas berjenis minibus yang setiap hari digunakan oleh petugas di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung kinerja.

"Nanti ketika ada perubahan anggaran, akan kami lihat. Apakah bisa diusulkan atau masih ada kegiatan lain yang menjadi prioritas. Nanti akan kami sesuaikan," imbuhnya.

Dari sisi kemampuan anggaran, APBD Kota Yogya tidak akan terbebani untuk pengadaan kendaraan dinas. Hal ini karena sudah ada standar harga berikut aspek teknis kendaraan dinas. Apalagi hal itu juga berdasarkan kebutuhan sesuai kinerja. Kendaraan yang sudah berusia tua justru biaya perawatannya akan semakin besar. Akan tetapi jika ada kegiatan yang lebih mendesak, maka harus mengedepankan aspek skala prioritas.

BACA: Kawasan Tugu Bakal Bebas Kabel Melintang

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, menilai kendaraan dinas pada APBD tahun ini masih belum begitu mendesak. Alokasi anggaran justru diarahkan pada pembangunan infrastruktur wilayah serta pemberdayaan masyarakat.

"Sebetulnya semua masih dinamis. Kalau memungkinkan, nanti bisa diusulkan pada perubahan anggaran. Ketika silpa APBD 2019 cukup tinggi, maka pengadaan mobil bisa saja disetujui," katanya. (Dhi)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT