Wacana Penghapusan UN, Wapres Ma'ruf Amin dan JK Kritisi Nadiem Makarim
KRJOGJA.COM | 10/12/2019 14:43
Wacana Penghapusan UN, Wapres Ma'ruf Amin dan JK Kritisi Nadiem Makarim
PELAJAR mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 2 Purwokerto, Senin (9/4).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

JAKARTA, KRJOGJA.com - Wapres Ma'ruf Amin meminta Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) karena UN menjadi alat ukur standardisasi kemampuan siswa di Indonesia. 

"Harus dikaji, dikaji dulu seperti apa yang memang bisa. Kan itu tidak mudah," ujar Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta,Kamis (5/12). Wapres menegaskan, selama ini UN menjadi alat ukur standardisasi kemampuan siswa di Indonesia. Meskipun standar itu tidak bisa diterapkan di semua daerah. "Sebaiknya Mendikbud Nadiem, memberi solusi terbaik untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Kita harapkan nanti melalui Mendikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Ditempat terpisah Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan Ujian Nasional (UN) masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.

BACA: Soal Penghapusan UN, Ini Kata DPR

"UN masih relevan diterapkan. Jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 dimana UN belum diberlakukan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang.

Menurut Wapres JK, saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan. "Dulu ada sistim Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah. Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla.

Wapres menambahkan angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda. Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional. (Ati)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT