Pemkab Purworejo Anggarkan APBD Rp 2,4 Miliar untuk Bikin Kalender
KRJOGJA.COM | 31/10/2019 12:10
Pemkab Purworejo Anggarkan APBD Rp 2,4 Miliar untuk Bikin Kalender
Mahasiswa menyampaikan aspirasi di DPRD Purworejo (Foto - Jarot Sarwosambodo)

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Kebijakan Pemkab Purworejo membuat kalender tahun 2020, dikritisi elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mahasiswa menilai, anggaran kalender yang mencapai Rp 2,4 miliar terlalu berlebihan. Selain itu, mahasiswa juga menuntut DPRD dan pemkab menuntaskan perda tata ruang serta membuat kebijakan prorakyat.

Mereka meminta pemkab lebih sensitif dengan mengalokasikan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. "Saya kira tidak etis anggaran miliaran rupiah untuk buat kalender, sedangkan angka kemiskinan di Purworejo masih cukup tinggi," ungkap Ketua Umum PC PMII Purworejo, Purnama Zafi Najibi, menjawab pertanyaan KRJOGJA.com, Kamis 31 Oktober 2019.

BACA:  Polling Pilwakot Solo, Puspo Wardoyo Ungguli Gibran

Menurutnya, ada banyak keluhan dari masyarakat tentang berbagai kebijakan dari pemerintah. Untuk kalender, lanjutnya, PMII menuntut pembatalan mengingat ada banyak hal lain yang lebih penting seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur dan pendidikan.
 
Untuk nilai yang dialokasikan, katanya, juga terlalu besar. Sosialisasi lewat kalender, lanjut Najibi, juga kurang efektif karena ada media lain yang lebih murah dan efisien seperti media massa dan media sosial. "Pada tahun lalu juga ada kegiatan pembuatan kalender, tapi setiap OPD dianggarkan sekitar Rp 100 juta, kalau tahun 2020 besok Rp 200 juta lebih per-OPD," tuturnya.

PMII juga menyoroti sepinya Pasar Baledono yang menyebabkan pedagang mengalami kerugian. Pemkab, kata Najibi, harus lebih maksimal dalam membuat terobosan untuk meramaikan pasar tersebut. Adapun soal tata ruang, mahasiswa menuntut pemkab dan DPRD membuat aturan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

BACA: Ngaku Wartawan Lakukan Pemerasan, Tiga Tersangka Dibekuk di Bantul

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi mengemukakan, kegiatan pembuatan kalender 2020 tidak bisa dibatalkan karena sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019. "Secara anggaran tidak bisa dibatalkan, tinggal bagaimana nanti eksekusi dari pemerintah. Tapi aspirasi mahasiswa ini akan kami sampaikan kepada pemkab," terangnya.

Menyoal tuntutan meramaikan pasar, pemerintah melakukan rekayasa rute angkutan perdesaan lewat Pasar Baledono sebulan terakhir. Namun sebagian angkutan masih lewat rute lama karena terkait dengan kepentingan penumpang. Pemerintah, lanjutnya, secara bertahap mengalihkan rute angkutan itu. (Jas)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT