Ganjar Pranowo Kritik Bupati Karanganyar Lempar Wacana Provinsi Solo Raya
KRJOGJA.COM | 10/10/2019 16:15
Ganjar Pranowo Kritik Bupati Karanganyar Lempar Wacana Provinsi Solo Raya

SOLO, KRJOGJA.com - Pemekaran wilayah Solo Raya menjadi provinsi sebagaimana diwacanakan Bupati Karanganyar Yuliatmono, dinilai Gubenur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, 'ngaya wara'.  Selain memerlukan penelitian dan kajian mendalam, bahkan jika mengacu pasa Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), pemekaran wilayah Solo Raya tidak memenuhi syarat. 

Menjawab wartawan saat meninjau kebakaran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Solo, Rabu (9/10), Ganjar Pranowo menjelaskan, Desartada merupakan kebijakan nasional berfungsi sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia.  "Kalaupun ada usulan pemekaran, mesti dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, baik dalam skala kepentingan daerah maupun nasional, serta sosial-ekonomi."

BACA: Kolaborasi Jateng-DIY Bangun KSPN Borobudur

Tidak ada urgensinya sama sekali, tegas Ganjar, pemekaran wilayah Solo Raya menjadi provinsi baru. Kalau alasan pemekaran soal perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, bukan melahirkan provinsi baru sebagai solusinya, tetapi justru peningkatan kinerja kepala daerah. 

"Apa betul kinerja kepala daerah, terutama di Solo Raya selama ini sudah maksimal, atau sebaliknya justru ketidakmampuan meningkatkan ekonomi dan kesejahateraan masyarakatnya, lalu menggulirkan isu pemekaran wilayah."

Sebagaimana dikabarkan, Bupati Karanganyar Yuliatmono melontarkan wacana pemekaran wilayah menjadi provinsi baru. Provinsi baru tersebut, meliputi kabupaten dan kota  di wilayah  Solo Raya, masing-masing Kota Solo, Kabupaten  Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten, ditambah tiga ka uoatwn di Jawa Timur, yaitu Ngawi, Magetan, dan Madiun.

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo juga tidak sepaham dengan ide pemekaran wilayah dan pembentukan provinsi baru Solo Raya ini. Yang terpenting saat ini, bagaimana kepala daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing, mengurangi pengangguran, menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, kasus stunting, dan sebagainya. Ini masalah-masalah mendasar yang masih memerlukan penanganan serius, dan pemecahannya bukan dengan pemekaran wilayah. (Hut)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT