Kawal Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Keluarga Besar NU Siap Basmi Kelompok Kadrun
KRJOGJA.COM | 04/10/2019 09:00
Kawal Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Keluarga Besar NU Siap Basmi Kelompok Kadrun
Anggota Banser berjaga di kantor GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Oktober 2018. Tempo/M Yusuf Manurung

PURWOKERTO,KRJogja.com- Keluarga besar NU yang berjumlah ratusan yang  terdiri Banser, IPNU, dan Fatayat, yang menamakan diriinya 'Koalisi Masyarakat Banyumas Pembela NKRI' Kamis (3/10/2019) menggelar aksi damai di alun-alun Purwokerto.

Aksi damai itu dilakukan terkait adanya penunggang gelap dengan istilah kadrun alias kadal gurun di sejumlah aksi unjukrasa di sejumlah tempat yang mengakibatkan kerusahan dan mengganggu jalannya pelantikan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

BACA:  Kasus Kebondalem, Ratusan Warga Geruduk Polres Banyumas

Massa turun ke jalan dengan membawa berbagai poster bertulisan mendukung TNI, dan Polri,dan menjaga kedaulatan NKRI,bubarkan pendukung partai khilafah, tangkap provokator, jangan ajak anak sekolah demo dan basmi Kadrun.

juru bicara aksi,  Muhtamir, menjelaskan, aksi itu didasari berbagai kasus aksi massa di Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia yang berakhir rusuh. "Terutama adalah adanya penumpang gelap yang ingin menggangu jalannya pelantikan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," kata Muhtamir.

Menurutnya kelompok yang disebut dengan istilah kadrun atau kadal gurun dari timur tengah yang membawa ajaran-ajaran trans. Kelompok masyarakat ini yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia.

Muhtamir, menambahkan sejumlah aksi jika banyak aksi yang berakhir anarkis,malah ujung-ujungnya ingin menurunkan presiden dan melanggar konstitusi. 

Bahkan kelompok orang-orang itu menganggap hormat terhadap bendera dianggap bid'ah. "Kita harus lawan demi menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegasnya. 

BACA: Gaya Rambut Gibran Digandrungi di Solo, Ini Sebabnya

Dalam aksi tersebut mereka juga menyampaikan sikap,
seperti pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin harus mesti dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai jadwal yang ditentukan. 

TNI dan Polri harus menjamin keamanan sepenuhnya prosesi pelantikan presiden.  Mendukung aparat TNI dan Polri untuk menindak tegas siapapun yang menghalangi pelantikan presiden dan wakil presiden.(Dri)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT