Jadi Wapres, Ma'ruf Amin Ingin Geser Posisi Din Syamsuddin di MUI?
KRJOGJA.COM | 02/10/2019 19:00
Jadi Wapres, Ma'ruf Amin Ingin Geser Posisi Din Syamsuddin di MUI?
Suasana silaturahim MUI Jawa Tengah di Kediaman Ketum MUI Pusat Prof Dr KH Ma’ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (30/9/2019).

JAKARTA, KRjogja.com - Wakil Presiden terpilih, Prof Dr KH Ma’ruf Amin yang kini masih menjabat aktif sebagai Ketum MUI Pusat menegaskan kesediaannya bila dalam Munas MUI yang rencana akan digelar awal 2020, dirinya dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat periode 2020-2025. Jabatan ini sendiri kini dijabat mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin. 

“Saya berterima kasih bila MUI Jawa Tengah kompak akan mengusung saya sebagai Ketua Wantim MUI Pusat. Bagi saya dukungan ini sebagai kehormatan. Sebab, MUI dan NU adalah nafas saya sebagai tempat berkhitmad dan sudah lama dijalani. Bila saya masih dipercaya untuk terus berkhitmad di MUI meski pada 20 Oktober 2019 besok saya akan dilantik menjadi Wapres, saya menyampaikan terima kasih,” tegasnya.

BACA: Jateng Usul Ma’ruf Amin Ketua Dewan Pertimbangan MUI

Hal itu disampaikan Kiai Ma’ruf Amin ketika menerima silaturahim para pengurus MUI Jawa Tengah beserta para Ketua Umum MUI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, di Kediamannya Jalan Situbondo, Jakarta, Senin 30 September 2019. Silaturahim MUI Jawa Tengah yang dipimpin Ketum Dr KH Ahmad Darodji, berjumlah 60 orang, antara lain dihadiri Ketua Wantim Drs KH Ali Mufiz MPA, Prof Dr KH Noor Achmad MA, Sekum Drs KH Muhyiddin Mag, juga Rektor UIN Walisongo selaku Sekretaris MUI Jateng Prof Dr KH Imam Taufik MA.

Kiai Ma’ruf Amin menegaskan, banyak kiprah yang akan diperbuat untuk memperkuat misi MUI sebagai pelindung umat dan mitra pemerintah lewat program, kebijakan dan keputusan organisasi yang misinya untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Misalnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin, pemerintah akan mendirikan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES). Lembaga ini setingkat menteri, fungsinya untuk mendorong penguatan implementasi ekonomi syariah di Indonesia yang hingga kini belum maksimal. Lewat BPES diharapkan ekonomi syariah dapat tumbuh lebih cepat melalui buttom up, bukan lagi top down.

Menurutnya, BPES ini merupakan aktualisasi komitmen ulama untuk penguatan ekonomi umat untuk mewujudkan arus baru ekonomi Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan. Maka BPES jangan disalahpahami. Misinya untuk menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang sudah kuat.

Dia menambahkan bidang-bidang yang akan disentuh BPES di antaranya meliputi pengaturan dan pengurusan keuangan syariah, produk halal dalam skala yang lebih makro seperti pengelolaan halal industrial estate trading center halal, zakat, wakaf dan serbaguna.

Ketum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi menegaskan, MUI se Jateng sepakat akan mengusung Kiai Ma’ruf Amin sebagai Ketua Wantim MUI Pusat, dilatari oleh potensi dan kapasitas besar yang dimilikinya selama memimpin MUI Pusat.

Ditegaskan, sesuai AD ART MUI, Kiai Ma’ruf Amin yang akan dilantik menjadi Wapres masih diperkenankan menjabat sebagai Ketum MUI Pusat hingga dilaksanakan Munas MUI pada awal 2020. Maka saat Munas beliau sudah tidak bisa maju lagi sebagai calon ketua umum MUI, namun untuk menjabat sebagai Ketua Wantim MUI Pusat tidak melanggar AD ART.

BACA: Soal Wamena, Berikut Usulan Din Syamsudin

Kepada pers, KH Darodji menegaskan syukur setelah Kiai Ma’ruf Amin menyatakan bersedia bila diamanahi sebagai Ketua Wantim MUI Pusat. Oleh karenannya, dalam Munas mendatang kekuatan Jateng akan total mengusung misi tersebut. Kiai Darodji optimis MUI se Indonesia juga akan memberi dukungan serupa.

Ditanya kapan Munas, Kiai Darodji menegaskan, hingga saat ini belum menentukan tempat, tanggal dan bulan. Namun, akan diawali Rakernas pada 10-13 Oktober 2019 di NTB yang akan membahas dan memutuskan terkait teknis persiapan Munas. (Isi).

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT