Soal Ibu Kota Baru, UGM: Penajem Paser Utara Jangan Jadi Penonton
KRJOGJA.COM | 30/08/2019 11:22
Soal Ibu Kota Baru, UGM: Penajem Paser Utara Jangan Jadi Penonton

SLEMAN, KRJOGJA.com - UGM menerima perwakilan Kabupaten Penajam Paser Utara Kamis (29/8/2019) dalam dialog mencari masukan terkait rencana ibukota baru Indonesia di wilayah tersebut. Dari intisari yang dibahas, UGM mengingatkan betul agar Sumber Daya Manusia (SDM) Paser Utara jangan sampai hanya jadi penonton dan tersisih dengan sendirinya oleh pendatang ibukota.

Dyah Rahmawati, Wakil Dekan Fakultas Geografi UGM mengatakan secara lintas disiplin pihaknya memberikan masukan pada Pemkab Paser Utara terkait rencana ibukota di wilayahnya. Secara kajian humanistik yang disampaikan, UGM mengingatkan agar eksistensi masyarakat setempat tetap bisa dipertahankan meski satu juta lebih pendatang akan hadir di ibukota baru nantinya.

BACA: Ibukota Baru Tak Ingin Tiru Putrajaya Malaysia

“Kabupaten ini sudah punya eksistensi dan perlu juga kajian humanisme, jangan sampai penduduk setempat tersisih. Untuk saat ini, paling mendesak keilmuan tentang tata ruang, sandang, pangan dan papan yang harus tersedia. Hitungan ini harus ada, termasuk pembagian ruang juga harus disiapkan untuk perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa fakultas hari ini diundang karena perlu kajian multidisipliner. Kajian terkait ruang, sumber daya air, kebutuhan pangan dan interlink wilayah,” ungkapnya.

Kepala bagian Pembangunan Penajam Paser Utara, Nico Herlambang menambahkan secara keseluruhan kabupatennya siap menjadi ibukota baru Indonesia mendatang. Pemkab menurut dia tengah berupaya memaksimalkan sisi SDM agar masyarakat setempat tak tersisihkan.

“Jangan sampai masyarakat kami tersisihkan. Kami ingin siapkan masyarakat kami. 40 ribu hektar pertama di Paser Utara. Jangan sampai kami tak siap, hari ini kami minta suport agar nanti ada kajian menyiapkan kami untuk lebih baik,” tandas dia.

Saat ini dengan total penduduk 178 ribu jiwa, Paser Utara menjadi lumbung pangang Kalimantan Timur dengan mayoritas pekerjaan petani dan nelayan. Paser Utara pun bakal mempersiapkan segala sesuatu agar nantinya daerah tak kehilangan predikat tersebut.

“Sekarang kami lumbung pangan Kaltim dan kami tak mau berubah jadi lumbung properti. Ini yang juga kami dapat masukan tadi. Kami petani, nelayan juga, jangan sampai tersingkirkan. Total penduduk kami 178 ribu jiwa jangan sampai tergeser keluar lagi karena masyarakat ibukota pindah. Kami mau penduduk kami jadi prioritas bukan mengambil sumber daya dari luar,” tegasnya.

Sementara terkait wilayah 40 ribu hektare pertama yang akan jadi pengembangan awal proyek Ibukota menurut Nico adalah hutan milik negara yang hak gunannya diberikan pada satu perusahaan saat ini. Namun, negara dapat dengan mudah mengambil alih tanpa harus membayar ganti rugi apapun pada perusahaan.

“(Dikuasai siapa) silahkan googling saja, kami belum tahu detailnya tapi ancer-ancernya sudah. Ada tanah kosong, hutan juga. Ada sebagian penduduk di pinggirnya. Kita belum tahu akan berubah jadi apa. Apakah jadi otonom sendiri macam daerah khusus atau bagaimana,” pungkas dia. (Fxh)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT