Warga Diminta Menolak Ajakan Gerakan 'People Power', Ini Alasannya
KRJOGJA.COM | 15/05/2019 14:01
Warga Diminta Menolak Ajakan Gerakan 'People Power', Ini Alasannya

PURWOKERTO, KRJOGJA.com - Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho, Selasa (14/5/2019)  meminta jika ada warga diajak untuk mengikuti gerakan 'people power' atau pengerahan kekuatan massa pada tanggal 22 Mei 2019, mendatang  di Jakarta untuk menolaknya.

Menurutnya jika konsep gerakan people power atau pengerahan kekuatan massa, dengan niat dan tujuannya, berkaitan dengan kekuasaan negara atau pemerintahan, hal itu berpotensi masuk dalam kategori makar.

Baca juga: Selama Ramadan, Abadi Hotel Malioboro Luncurkan 'Sarkem Festival'

Ia menjelaskan, konsep makar berasal dari kata 'makaro' yang berarti menghasut atau menipu dalam rangka untuk menggerakkan orang terhadap pemerintahan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Yang ditakutkan, konsep 'people power' ini sebagai sasaran antara yang kemudian dapat mengacaukan. Sasaran antara, misalkan tidak terima atas putusan, padahal ada jalur hukumnya sudah cukup ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kemudian jika tidak terima lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK), kenapa ramai-ramai gerakan mengerahkan kekuatan massa (people power)," kata Hibnu Nugroho.

Kemudian jika sasaran antara dalam gerakan people power yang akan berlangsung pada tanggal 22 Mei 2019 ditujukan untuk tidak menerima putusan KPU, hal tersebut berpotensi ke arah makar.

Dijelasknan makar dalam ilmu hukum merupakan delik formil, tidak ada akibat, tidak perlu ada akibat yang terjadi. Jika ada orang yang merumuskan, mengajak, itu sudah kena delik formil. Sehingga penegak hukum bisa langsung bertindak meski belum ada akibat.

Sedang potensi tindakan makar dalam gerakan pengerahan kekuatan massa pada tanggal 22 Mei 2019 itu lebih mengarah pada pelanggaran Pasal 107 KUHP karena bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Untuk itu, ia mengimbau agar gerakan pengerahan kekuatan massa tersebut tidak usah dilaksanakan dan digantikan dengan menggunakan saluran hukum yang ada.Selain itu efek domino lainya dengan adanya pengerahan massa bisa menciptakan tindak pidana baru seperti pengrusakan.

"Saya minta jangan ikut poeple power, dan jika ada yang tidak sesuai, gunakan jalur hukum yang ada, Bawaslu ada, Mahkamah Konstitusi," pintanya.(Dri)

KRJogja.com


BERITA TERKAIT