Aksi Hari Buruh 2019 : FPR Sebut UGM Kampus Anti Rakyat
KRJOGJA.COM | 02/05/2019 11:39
Aksi Hari Buruh 2019 : FPR Sebut UGM Kampus Anti Rakyat

YOGYA, KRJOGJA.com - Front Perjuangan Rakyat (FPR) menilai meskipun UGM merupakan kampus terbesar di Indonesia, UGM bukan kampus yang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dari biaya UKT di UGM yang semakin mahal setiap tahunnya.

Selain itu, keterlibatan UGM dalam legitimasi kebijakan rezim Jokowi-JK yang anti rakyat, ditambah dengan kasus-kasus yang terjadi di UGM akhir-akhir ini, semakin membuat UGM tidak sesuai dengan reputasinya. Hal ini telah disampaikan oleh massa yang tergabung dalam FPR dalam Aksi Hari Buruh, yang berlangsung Rabu (01/03/2019) di bunderan UGM.

Baca juga: Tiket Masuk Pakai IPK, Konser Maliq di UNY "Pecah"

Rencannya aksi tersebut akan dilakukan di dalam kampus UGM, namun tidak mendapatkan izin sehingga dilakukan di bunderan UGM.

Salah satu anggota yang merupakan koordinator umum dari aksi ini, Angga (28) menuturkan bahwa selain ketidakadilannya dalam menyikapi kasus-kasus yang terjadi di UGM, UGM juga merupakan kampus yang melegitimasi kebijakan Jokowi-JK yang anti rakyat melalui riset, kajian, dan produksi ilmu pengetahuan di dalamnya.

Hal ini terlihat dari keterlibatan UGM dalam perampasan tanah di Indonesia yang kemudian melahirkan tenaga kerja murah di perkotaan. Sehingga UGM menjadi institusi pendidikan yang tidak lagi menempatkan ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada rakyat, melainkan akan disampaikan kepada hamba liberalisme tersebut.

Keterlibatan-keterlibatan tersebut meliputi keterlibatan pembangunan NYIA melalui Amdal, keterlibatan beberapa dosen UGM dalam pembangunan Amdal di PT. Semen Indonesia, keterlibatan UGM dalam pembangunan di proyek benoa, dan keterlibatan UGM dalam pembangunan jembatan di pulau reklamasi di Jakarta, dan sebagainya.

Hal inilah yang membuat UGM tidak sesuai dengan reputasi yang dimilikinya. Tidak adanya keterbukaan dari UGM dalam menjaga nama baik juga membuat UGM jomplang untuk disebut sebagai institusi terbaik. Melalui Aksi Hari Buruh ini diharapkan dapat menyadarkan UGM untuk menyikapi berbagai kasus dengan baik dan sebagaimana mestinya, bukan malah ditutup-tutupi demi nama baik.

"Melalui aksi ini, kami ingin menyampaikan bahwa problem yang ada di UGM, bukan hanya problem mahasiswa atau pekerja UGM semata. Tetapi problem masyarakat luas juga," tutur Angga.

Salah seorang peserta aksi lain, Danil (23) menuturkan bahwa sebelumnya sempat diizinkan dengan syarat ada mahasiswa UGM yang akan bertanggungjawab. Namun, ternyata hal ini tidak membuatnya mendapatkan perijinan penuh. Sebab massa yang tergabung lebih banyak dari luar UGM.

Akhirnya terjadi negosiasi yang kemudian disepakati dengan tetap diperbolehkan untuk melakukan aksi di bunderan UGM yang sudah termasuk fasilitas publik milik masyarakat selama 2 jam.

Puluhan peserta yang datang dalam demonstasi tersebut membentangkan poster maupun kertas-kertas diantaranya bertuliskan tuntutan :

1. Cabut PP. No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan;

2. Cabut UU Dikti no. 12 tahun 2015;

3. Berikan cuti haid & hamil bagi pekerja perempuan di UGM;

4. Tolak sistem kerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan;

5. Hentikan perampasan dan monopoli tanah;

6. Berikan perlindungan terhadap pekerja rumahan;

7. Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang;

8. Stop PHK terhadap buruh;

9. Naikkan upah buruh dan buruh tani;

10. Bubarkan perhutani;

11. Lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berpihak pada buruh dan rakyat;

12. Hentikan kekerasan seksual di tempat kerja;

13. Lawan dan hentikan segala macam riset dan kajian serta produksi ilmu pengetahuan yang melegitimasi kebijakan rezim yang anti rakyat;

14. Turunkan UKT di UGM;

15. Tolak dominasi kapitalis ke ruang akademik;

16. Tingkatkan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan karyawan;

17. Berikan lapangan kerja yang layak bagi pemuda dan rakyat;

18. Hentikan pelaksanaan reforma agraria palsu Jokowi-JK;

19. Tolak seluruh paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK jilid 1-22;

20. Wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional yang berdaulat.

Sementara aliansi yang tergabung dalam aksi ini meliputi FMN, HMI Syariah, KAPMI, HMJM Stie Ykp, Pembaru, Taman Pelajar Aceh, LBH, Agra, KSC, Seruni. (Viki Mazaya/KR Academy)

KRJogja.com


BERITA TERKAIT