Merokok Saat Bawa Motor Didenda Rp 750 Ribu, Ini Penjelasannya
KRJOGJA.COM | 29/03/2019 17:01
Merokok Saat Bawa Motor Didenda Rp 750 Ribu, Ini Penjelasannya

YOGYA.KRJOGJA.com -Melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat bahwa merokok saat naik motor itu dilarang dan akan dikenakan sanksi. 

Bagi yang nekat melanggar, akan dikenakan sanksi berupa tilang sebesar Rp 750 ribu. Aturan larangan merokok saat berkendara motor ini sudah dirilis sejak 11 Maret 2019. Hal tersebut untuk memberikan efek jera, lantaran banyaknya masyarakat komplain dari sesama pengendara yang terganggu dengan asap dari rokok tersebut.

Baca juga: 17 April, Kantor Dispendukcapil Sukoharjo Tetap Buka

Penguman ini diketahui pertama kali di akun resmi Instagram milik @Dishubdiy yang diunggah pada 28 Maret 2019. Terkait hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudha menjelaskan aturan menteri yang belum lama disahkan ini menjadi landasan hukum untuk memperkarakan para pemotor yang merokok sambil berkendara.

Wirawan menjelaskan salah satu poin dinyatakan dalam pasal 6 pada peraturan tersebut yang berbunyi "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor." 

Dari informasi yang didapat, aturan tersebut memang tidak menyebutkan denda bagi pelanggar, namun pihaknya mendapat informasi bahwa pelanggar akan dikenakan sanksi denda paling tinggi Rp750 ribu, jadi jangan dianggap enteng aturan menteri yang sudah rilis pada 11 Maret 2019 ini.

" Dinas perhubungan akan mensosialisasikan terus aturan ini, karena aturan itu ada dalam undang-undang lalu lintas, jadi nanti untuk mekanisme sanksi tentunya Yang menegakkan hukum itu dari kepolisian tentang undang-undang lalu lintas," tutur Wirawan. Jum'at (29/03/19).  

Wirawan menambahkan, aturan tersebut sudah jelas dirinci oleh menteri perhubungan RI sehingga dishub kota maupun provinsi bahkan diseluruh Indonesia akan membantu mensosialisasikan untuk menegakan hukum dalam operasi bersama nantinya.

Secara terpisah Dirlantas Polda DIY Kombes Tri Julianto Jati Utomo belum bisa berkomentar banyak terkait aturan menteri ini. "Coba tanyakan Dishub dulu," katanya. (Ive)

KRJogja.com


BERITA TERKAIT