Bupati Sukoharjo Perpanjang Moratorium Toko Modern Hingga 2030
KRJOGJA.COM | 08/01/2019 10:20
Bupati Sukoharjo Perpanjang Moratorium Toko Modern Hingga 2030
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Moratorium terhadap pemberian izin toko modern resmi diperpanjang mulai 2019 - 2030. Perpanjangan dilakukan setelah moratorium sudah berakhir pada akhir 2018. Aturan ketat tersebut diterapkan Pemkab Sukoharjo untuk melindungi pedagang kecil.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Senin (7/1/2019) mengatakan, sudah mengetahui habisnya moratorium pemberian izin toko modern pada akhir 2018 kemarin. Selanjutnya dibuat aturan baru berupa perpanjangan moratorium terhitung 2019 - 2030 mendatang. Lamannya masa berlaku moratorium sengaja diberlakukan karena sebagai bentuk perlindungan kepada pedagang kecil. Sebab keberadaan toko modern tersebut sangat terasa dampaknya bagi pelaku usaha kecil.

BACA JUGA: Moratorium Toko Modern Berakhir, Masih Tunggu Kebijakan Bupati

Perpanjangan masa berlaku moratorium setelah ini secara resmi akan ditandatangani. Bupati akan mengumpulkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menerapkan. Artinya setelah resmi diberlakukan maka sejak sekarang sudah tidak ada lagi pemberian izin toko modern.

"Sejak diberlakukan moratorium 2016 - 2018 sudah tidak ada izin pendirian toko modern. Sekarang moratorium toko modern diperpanjang mulai 2019 - 2030 dan setelah ini juga tidak ada izin keluar untuk pendirian toko modern," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sengaja memberlakukan aturan ketat terhadap keberadaan toko modern sejak 2016 lalu sampai sekarang. Toko modern yang izin operasionalnya sudah habis wajib tutup dan tidak boleh membuka lagi usahanya. Hal serupa juga diberlakukan kepada petugas terkait untuk tidak lagi mengeluarkan izin.

"Tidak ada toleransi kalau izin habis maka toko modern wajib tutup. Tidak boleh juga hanya ganti nama toko modern tetap tutup," lanjutnya.

Kalaupun pemilik toko modern memaksakan diri ingin tetap membuka usahanya maka wajib menaati aturan dengan menaikan kelas semisal menjadi swalayan atau pusat grosir. Selain itu juga turun kelas dengan beralih menjadi toko tradisional.

Untuk melindungi pedagang kecil Pemkab Sukoharjo juga sudah menyediakan tempat dan fasilitas lain berupa pasar tradisional. Sejumlah pasar tradisional sudah dibangun layak untuk ditempati pedagang.

"Sekarang saatnya kembali ke pasar tradisional sebagai pusat perdagangan rakyat. Pemkab Sukoharjo sudah membangun dan tempatnya sekarang sangat bagus," lanjutnya. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo Agustinus Setiyono mengatakan, berkaitan dengan kebijakan moratorium pemberian izin terhadap toko modern apakah sudah selesai sampai akhir 2018 atau akan diperpanjang pada tahun 2019 sepenuhnya bergantung pada bupati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo sampai sekarang masih menunggu kebijakan pimpinan. 

Moratorium izin toko modern sudah diterapkan sejak sekitar 2016 dan berakhir pada 2018. Setelah berakhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo akan melaporkannya ke bupati. Hal itu penting karena berkaitan dengan kebijakan mengingat pada tahun 2019 ada banyak toko modern izin usahanya habis. 

“Bila dihitung sejak diterapkan moratorium dua tahun lalu sudah ada puluhan toko modern tutup karena izin usahanya habis dan tidak bisa diperpanjang. Sedangkan tahun 2019 ini ada 38 toko modern izin usahanya habis. Apabila moratorium masih berlaku karena diperpanjang maka toko modern itu wajib tutup,” ujarnya. 

Sebanyak 38 toko modern yang izin usahanya habis pada tahun 2019 ini merupakan pendirikan tahun 2014 lalu. Izin usaha toko modern dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo dan hanya berlaku selama lima tahun. Selanjutnya wajib melakukan perpanjangan izin. 

“Untuk 38 toko modern itu kami belum bisa bicara banyak karena menunggu kebijakan bupati berkaitan dengan pemberian izin karena memang izin usahanya habis setelah moratorium berakhir di 2018 kemarin. Apakah nanti bila izin habis bisa diperpanjang atau tidak kami belum tahu,” lanjutnya. 

BACA JUGA: Silpa DPUPR Sukoharjo Tertinggi di 2018

Agustinus menegaskan, untuk toko modern yang izin usahanya sudah habis pada 2018 lalu tetap wajib tutup. Sebab dipastikan toko modern tersebut tidak mendapatkan perpanjangan izin usaha karena ada moratorium. 

“Kami sudah tidak menerbitkan izin toko modern lagi setelah ada kebijakan moratorium dari bupati. Kalaupun ada toko modern yang izin usahanya habis namun tetap buka maka itu pelanggaran dan akan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” lanjutnya. (Mam)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT