Usai Bencana, Perempuan di Sigi Banyak yang Pergi ke Timur Tengah
SULTENGRAYA.COM | 19/12/2019 14:50
Usai Bencana, Perempuan di Sigi Banyak yang Pergi ke Timur Tengah
Sejumlah calon tenaga kerja wanita ilegal yang diamankan BNP2TKI menunggu di Bandara Sokarno Hatta, Tangerang, Banten, 28 Maret 2018. Sebanyak 65 orang calon TKI ini diamankan saat akan diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

SULTENG RAYA – Solidaritas Perempuan (SP) Palu mencatat, terdapat 32 perampuan asal Kabupaten Sigi yang bermigrasi ke sejumlah negara di timur tengah sepanjang Oktober hingga November 2019.

Perempuan itu masing-masing berasal dari tiga desa di Kecamatan Tanambulava, yakni Desa Lembara, Sibalaya Utara dan Sibowi. Kemudian, dua desa di Kecamatan Dolo, yakni Desa Langaleso dan Bodi Karawana.

Bergeser ke Kecamatan Dolo Selatan dan Dolo Barat, perempuan asal Desa Walatana dan Pesaku tercatat ikut bermigrasi bersama perempuan lainnya. Demikian juga dengan perempuan asal Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa.

Ketua SP Palu, Ruwaida, mengungkapkan, para perempuan tersebut memilih bekerja di kawasan negara-negara Timur Tengah sebagai buruh migran unprosedural, seperti Oman, Yordania, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

“Mereka bermigrasi untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga atau Housemaid secara unprosedural,” katanya saat memperingati Hari Buruh Migran Internasional tahun 2019 dengan menggelar aksi diam di depan Kantor DPRD Sulteng, Rabu, (18/12/2019).

Adanya migrasi perempuan tersebut ada kaitannya dengan penanganan pemulihan dampak bencana. Mengingat, bencana yang terjadi pada 28 September 2018 lalu, banyak para petani yang tidak memiliki lahan harapan untuk memulihkan ekonominya.

Ketidakseriusan pemerintah, kata Ruwaida, menyebebkan para perempuan mudah menerima tawaran dari pihak perusahaan atau sponsor bekerja sebagai buruh migran.

“Di sigi kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Karena pascabencana lahan garapan mereka hilang, sehingga tidak punya pendapatan. Akhirnya mereka memilikih bekerja ke luar negeri,” jelasnya.

Selain itu, banyaknya perempuan yang bekerja secara nonprosedural sebagai buruh migran di timur tengah terjadi semenjak Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 tahun 2015 yang memutuskan pelarangan bekerja sebagai Pekerja Rumah Tanggah (PRT) ke 19 negara di timur tengah diberlakukan.

Namun parahnya, larangan tersebut tidak maksimal tersampaikan ke masyarakat. Sehingga, kata Ruwaida, banyak perempuan yang tidak mengetahui larangan tersebut.

“Ada satu perempuan asal Sigi yang lolos masuk ke timur tengah. Setelah sampai, ia langsung menghubungi keluarganya di sigi, memberikan informasi bahwa tidak ada larangan bekerja di sini. Ini salah satu fakta lemahnya sosialisasi,” jelasya. RAF

SULTENGRAYA.COM


BERITA TERKAIT