9 Pengusaha Palu Gugat Jokowi Karena Dirugikan Kasus Penjarahan
SULTENGRAYA.COM | 02/04/2019 16:50
9 Pengusaha Palu Gugat Jokowi Karena Dirugikan Kasus Penjarahan
MAJELIS hakim (tengah) saat menghadirkan para penggugat (kiri) dan pihak tergugat (kanan) dalam sidang perdana gugatan perdata di PN Palu, Senin (1/4/2019). FOTO: ANDI NURHIDAYAT

SULTENG RAYA – Digugat sembilan pengusaha di Palu, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, yang merupakan salah seorang tergugat dalam kasus gugatan perdata belum menghadiri sidang perdana dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Senin (1/4/2019).

Selain Jokowi, kesembilan pengusaha juga menggugat sejumlah menteri dan kepala lembaga serta kepala daerah atas kerugian karena penjarahan saat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi pada 28 September lalu.

Ketidakhadiran Jokowi, membuat Ketua Majelis Hakim, Paskatu Hardinata terpaksa menunda sidang hingga Senin (22/4/2019) mendatang.

BACA JUGA: Bawaslu Sulteng Urutan Pertama Lakukan Penindakan Pidana Pemilu

Paskatu Hardinata dalam persidangan menegaskan, penundaan sidang ini dikarenakan belum lengkapnya para pihak tergugat, dimana tergugat Presiden Jokowi tidak hadir ataupun perwakilan dari kuasa hukumnya.

“Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan kehadiran para tergugat, salah satu tergugat presiden Jokowi tidak hadir ataupun perwakilan dari kuasa hukumnya,” kata ketua majelis hakim.

Selain itu kata dia, adapun kuasa hukum tergugat lainnya yang hadir dalam sidang perdana itu, ternyata belum membawa surat kuasa khusus, yang ada hanya surat tugas, terkecuali kuasa hukum dari Gubernur Sulteng yang telah lengkap.

“Untuk itu sidang ditunda pada Senin 22 April 2019 mendatang,” kata Paskatu Hardinata didampingi dua hakim anggota, Rosyadi dan Andri Natanail Partogi.

Untuk tergugat Presiden Jokowi, kata Paskatu Hardinata, pihaknya bakal mengirim kembali surat pemanggilan kepada Jokowi untuk hadir dalam persidangan mendatang.

“Bila yang bersangkutan kembali tidak hadir, berarti tidak menggunakan haknya, maka sidang tetap dilanjut dengan mediasi,” jelas Paskatu.

Paskatu menambahkan, bagi kuasa hukum tergugat yang hadir agar membawa surat kuasa saat sidang mendatang.

Sementara, ketua tim kuasa hukum penggugat, Muslim Mamulai yang ditemui Sulteng Raya usai persidangan mengaku.

BACA JUGA: KPU Donggala Gelar Bimtek Perhitungan dan Rekapitulasi Suara

“Bagi kami selaku penggugat, seharusnya beliau selaku tergugat 1 (Jokowi), sebagai warga Negara yang baik, ya harus taatlah pada hukum, minimal mengirim kuasanya kalaupun beliau sementara menjalankan tugas Negara agar persidangan ini berjalan sesuai rencana,” kata dosen Unismuh Palu itu.

Muslim Mamulai menegaskan, untuk jangka waktu mediasi dari kedua bela pihak antara penggugat dan tergugat dilakukan selama 30 hari.

“Kalau mediasi itu sesuai aturan yang pertama menurut undang-undang itu 30 hari, jadi apakah dilakukan berapa kali dalam waktu 30 hari tergantung para pihak mau bertemu berapa kali, yang jelas waktu diberikan undang-undang itu 30 hari waktu mediasi,” jelasnya.

Baca selengkapnya di SULTENGRAYA.COM


BERITA TERKAIT