Jabat Kades dan Bendahara Desa, Ayah dan Anak Korupsi Dana Desa Rp 822 Juta
SULTENGRAYA.COM | 05/02/2019 09:20
Jabat Kades dan Bendahara Desa, Ayah dan Anak Korupsi Dana Desa Rp 822 Juta
Kapolres Banggai Kepulauan AKBP Aditya Surya Dharma

SULTENG RAYA – Kepala Desa (Kades) Mbeleang, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut (Balut), Sosomo beserta anaknya Mudaparsu Sosomo selaku bendahara desa, ditangkap akibat diduga menyelewengkan anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

Kapolres Bangkep, AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan, kasus ini telah dilimpahkan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banggai Kepulauan (Bangkep) ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Banggai.

BACA JUGA:

AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan, kasus itu bermula dari adanya laporan serta hasil investigasi yang dilakukan jajarannya. Pada tahun anggaran 2016 dan tahun 2017 di Desa Mbeleang, yang dilaksanakan pekerjaan fisik berupa pembangunan sarana ibadah (Masjid) dan jalan rabat beton juga proyek air bersih. Namun hingga kasus ini mencuat ke permukaan, ketiga pekerjaan yang ditengarai merugikan keuangan Negara sekira Rp800 juta itu tidak kunjung selesai, bahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa tidak mampu dipertanggungjawabkan.

“Pekerjaannya pada item fisik berupa pembangunan masjid, jalan rabat dan air bersih. Berdasarkan hasil audit inspektorat Balut, nilai kerugian sebesar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah,” kata perwira menengah (Pamen) berpangkat dua melati di pundaknya itu.

Lanjut Kapolres, penyidikan kasus itu telah dimulai sejak Agustus 2018 hingga akhirnya pada 7 Januari 2019, JPU Kejari Balut menyatakan berkas perkara itu lengkap dan meminta agar penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti guna dilakukan penuntutan (sidang).

“Kedua tersangka setelah kita periksa kemudian kita lakukan penahanan sejak September hingga kita serahkan ke JPU Kejari Balut, keduanya oleh penyidik saya, Bripka I Wayan Giri Yase telah diserahkan ke JPU guna dilakukan penuntutan,” ujarnya.

Dirinya berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kendati demikian, Kapolres mengimbau kepada warga untuk turut serta melakukan pengawasan serta melaporkan jika menemukan adanya dugaan tipikor dimasing-masing wilayahnya.

“Satreskrim Polres Bangkep menjamin akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima, serta menjamin kerahasiaan pelapor,” tegasnya.

BACA JUGA:

Sementara, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Diketahui, rencananya kasus tipikor dana desa itu bakal disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palu.DOEL

SULTENGRAYA.COM


BERITA TERKAIT