Warga Balaroa Inginkan Pembangunan Huntara untuk Korban Gempa dan Tsunami Dihentikan
SULTENGRAYA.COM | 18/01/2019 11:05
Warga Balaroa Inginkan Pembangunan Huntara untuk Korban Gempa dan Tsunami Dihentikan
Pekerja mengecat dinding Hunian Sementara (Huntara) yang sudah siap dihuni di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa, 11 Desember 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Huntara sebanyak 1.200 unit sudah dapat ditempati sebelum Natal 2018. ANTARA/Basri Marzuki

SULTENG RAYA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi Sulteng untuk mendukung gerakan stop pembangunan hunian sementara.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, Yahdi Basma menyatakan, lebih tepat bila dana pembangunan huntara diuangkan, lalu diberikan secara cuma-cuma kepada korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

“Yang paling tepat jika Pemprov Sulteng dan DPRD satu sikap meminta Kementerian PUPR agar pembangunan huntara distop saja dan dananya diuangkan. Itu yang saya rasa paling tepat,” katanya, Selasa (15/1/2019).

Yahdi mengaku langkah tersebut diambil setelah menerima aspirasi dan tuntutan warga Kelurahan Balaroa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Likuifaksi Balaroa di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (14/1/2019).

Menurut Yahdi, pembangunan huntara di tiga daerah terdampak bencana 28 September 2018 sepenuhnya kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan pemerintah provinsi apalagi pemerintah kabupaten dan kota.

“Pemerintah Pusat tidak akan serta merta merubah kebijakannya jikalau sikap pemerintah daerah itu berbeda. Tapi kalau sama, yah alasan apalagi. Tugas negara untuk memenuhi kebutuhan warganya,” ucap politikus Partai Nasdem di DPRD Sulteng itu.

Senada dengan Yahdi, Anggota Komisi II DPRD Sulteng Erwin Lamporo siap mendorong dan membantu warga agar tuntutan tersebut dipenuhi.

“Kami berdiri bersama bapak ibu karena bapak-bapak sudah kehilangan harta bendanya dan kehilangan keluarganya. Jangan sampai lagi kehilangan harapannya,” kata Erwin disambut tepuk tangan dukungan warga.

Bahkan DPRD Sulteng lanjut Erwin siap turun ke jalan bersama Pemprov Sulteng bilamana permintaan tersebut tidak didengar dan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.

“Saya sudah berjanji dengan Pak Reo (Wakil Ketua DPRD Palu) dan Pak Barto (Kepala BPBD Sulteng), kita akan memberikan informasi per 15 hari. Kalau nanti apa yang kita minta mentok maka kita turun ke jalan sama-sama,” kata Erwin Lamporo.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng Bartolomeus Tandigala menyarankan agar mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat dulu.

Jika permintaan tersebut telah dikomunikasikan dan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah maka selanjutnya pemerintah daerah setempat akan menyampaikan kepada pemerintah provisi.

“Kalau ada keinginan masyarakat seperi itu dikomunikasikan dulu lewat pemerintah daerah setempat yakni pemerintah kota. Kemudian ke pemerintah provinsi kemudia kita sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar dia.

 

FAKTA SOAL HUNTARA

 

Terkait hal itu Ketua Pansus Pengawasan atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (P3B) DPRD Sulteng, Yahdi Basma mengemukakan dalam rapat dengar pendapat pada 9 Januari 2019 antara Pansus P3B dengan pemerintah daerah, yang dihadiri Pemprov Sulteng, Pemkab Donggala, Pemkab Sigi, terungkap bahwa dari target 1.200 unit hunian sementara, saat ini baru selesai tidak lebih 400 Unit.

“Kemudian, dari diskusi yang berkembang dalam RDP ini, sebaiknya kami desak Pemerintah Pusat untuk stop pembangunan hunian sementara ini. Saya mengidentifikasi minimal ada tiga fakta yang mengemuka. Satu, pengungsi atau korban likuifaksi dan tsunami, sudah miliki tenda seng yang telah familiar mereka huni 3 bulan ini,” ujarnya.

Kedua, hunian sementara yang ada berbentuk barak itu tidak tolerabel dengan kapasitas keluarga yang lebih dari 4 anggota keluarga karena ukurannya yang sempit.

Ketiga, potensi korupsi dan pemborosan uang negara, karena ditengarai nilai proyek per-unit itu Rp500 Juta, namun yang tiba di tangan kontraktor pelaksana cuma Rp350 juta, katanya.

Keempat, pelaksanaannya tidak partisipatif, termasuk pengusaha lokal yang kurang dilibatkan.

“Di daerah ada Kadin, GAPENSI dan lain-lain seharusnya berdayakan itu, sebagai wujud komitmen kita untuk Palu, Sigi dan Donggala, Bangkit. Belum lagi pada aspek ramah kelompok rentan, perempuan, anak serta Korban yang difabel (cacat),” urai Yahdi Basma. ANT/RHT

SULTENGRAYA.COM


BERITA TERKAIT