Anggaran Pemulihan Sulteng Pascagempa Mencapai Rp 22 Triliun
SULTENGRAYA.COM | 23/11/2018 13:00
Anggaran Pemulihan Sulteng Pascagempa Mencapai Rp 22 Triliun
GUBERNUR Sulteng Longki Djanggola saat memimpin konsultasi publik Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (22/11/2018), didampingi kepala Bappeda Sulteng dan tim Bappenas. FOTO: HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya pemulihan pascabencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, membutuhkan dana sedikitnya Rp22 triliun.

“Kemungkinan besar kebutuhan dana ini masih bergerak naik karena jumlah kerusakan dan perugian akibat bencana masih terus dihitung berdasarkan perkembangan yang terjadi,” kata Sekretaris Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pasca Bencana Sulteng dan NTB Suprayoga Hadi, pada konsultasi publik Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Sulteng, Kamis (22/11/2018) petang.

Pada rapat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah dan diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai instansi terkait, tokoh masyarakat, agama, akademisi, asosiasi pengusaha, LSM dan media massa itu, Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Sulteng dan NTB dari Bappenas memaparkan berbagai hal tentang upaya pemulihan pascabencana di dua provinsi.

BACA JUGA: Yayasan Brata Bakti, Bantu Rp1.5 Miliar untuk Polda Sulteng

Menurut Suprayoga, kebutuhan dana pemulihan pascagempa di 4 daerah terdampak di Sulawesi Tengah jauh lebih besar dibanding NTB yang butuh sekitar Rp12 triliun, karena bencana di Sulteng ini tidak hanya membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi tetapi juga relokasi permukiman.

Direktur Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas tersebut mengemukakan bahwa pendanaan yang tersedia untuk pemulihan di dua provinsi itu semuanya Rp18,392 triliun yang terdiri atas APBN 2019 sebesar Rp5 triliun dan pengumpulan dana dalam negeri Rp1 triliun serta hibah luar negeri Rp12,392 triliun.

“Sampai saat ini masih ada gap antara kebutuhan serta ketersediaan dana sekitar Rp15 triliun untuk kedua wilayah yang dilanda bencana itu,” kata Sekretaris Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Sulteng dan NTB di Bappenas itu.

Mengenai pagu dana APBN, katanya, masih menunggu penetapan APBN 2019, sedangkan untuk hibah dari lembaga-lembaga donor luar negeri, telah ada komitmen dari JICA sebesar Rp150 miliar, Bank Pembangunan Asia Rp45 miliar dan Rp78 miliar.

Khusus terkait pinjaman baru dari lembaga keuangan dunia, ia menyebutkan bahwa Bank Dunia menyiapkan pinjaman proyek sebesar 500 juta dolar AS dan Bank Pembangunan Asia (ADB) juga 500 juta dolar AS. Sementara pinjaman program, Bank Dunia menyiapkan 150 juta dolar AS dan ADB 500 juta dolar AS.

Suprayoga menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap memberikan bantuan jangka panjang untuk pemulihan pascabencana di Sulteng dengan target menjadikan Kota Palu sebagai Kota Berkelas Dunia (World Class City).

“JICA telah membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian geologi di Lembah Palu untuk menentukan zona-zona terlarang dan aman bagi relokasi permukiman dan pembangunan secara luas ke depan,” ujar Suprayoga lagi.

Konsultasi publik yang dihadiri pejabat Eselon II dari Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, BNPB dan BMKG itu dimaksudkan untuk menghimpun pendapat publik dari empat daerah terdampak bencana di Sulteng sebelum konsep Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah dan NTB itu diserahkan kepada Wapres HM Jusuf Kalla pada 23 November untuk dibahas dan ditetapkan.

Konsep ini akan menjadi acuan bagi pemeritnah Provinsi Sulteng dan empat kabupaten/kota terdampak bencana untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) serta penyusunan rencana tindak secara rinci untuk mulai melakukan rekonstruksi dan pemulihan di berbagai bidang.

“Bila rencana dan strategi yang tertuang dalam konsep ini terlaksana, kami perkirakan daerah terdampak gempa akan pulih kembali dalam tempo empat tahun ke depan,” ujar Suprayoga.

Sementara Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses revisi RTRW Provinsi. Namun, disisi lain juga perlu percepatan dalam rangka pemulihan wilayah pascabencana, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis demi mewujudkan hal itu melalui percepatan penyusunan tata ruang kawasan strategis provinsi dengan mengacu atas survei dan pengkajian lapangan yang telah dilakukan oleh tim terkait kawasan rawan bencana Palu yang telah dilakukan oleh Tim Bappenas, Goelogi , ESDM dan BMKG.

BACA JUGA: 44 Ribu Warga Palu Segera Huni Huntara

“Pemerintah Pusat saat ini sedang dalam proses penyusunan rancangan rencana induk pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana Sulteng tahun 2018 yang nantinya akan ditindak lanjuti bersama dalam bentuk penyusunan rencana aksi daerah,” kata Gubernur Longki.

ia pun berharap peserta konsultasi publik memberikan masukan demi percepatan dan kesempurnaan rancangan rencana induk tersebut.

Konsultasi Publik dihadiri juga Kepala Bappeda Sulteng, Kadis PU Bina Marga Sulteng serta jajaran Pejabat Pemprov lainnya, Wali Kota dan Bupati daerah berdampak bencana, LSM atau pun NGO dan pihak terkait lainnya. ANT/ROA

SULTENGRAYA.COM


BERITA TERKAIT