Polemik Sertifikasi Dai, Ormas Sukabumi Minta Menteri Agama Dipecat
SUKABUMIUPDATE.COM | 11/09/2020 14:49
Polemik Sertifikasi Dai, Ormas Sukabumi Minta Menteri Agama Dipecat

SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Aktivis Sukabumi Raya (ARASY) menggelar audiensi mengenai kebijakan Menteri Agama RI Fachrul Razi yang kerap kali kontroversional di aula kantor Kemenag Kota Sukabumi, Jumat (11/9/2020).

Awalnya, ormas di Sukabumi ini akan melaksanakan aksi damai, namun karena melihat situasi maka aksi damai dilaksanakan di waktu dan tempat berbeda.

BACA JUGA: Menteri Agama akan Dekati Kelompok Penentang Program Penceramah Bersertifikat

Dalam aundensi itu ada lima pernyataan sikap yang disampaikan oleh ARASY yaitu pertama memecat Menteri Agama RI Fachrul Razi, kedua stop kriminalisasi syariat islam, ketiga stop sertifikasi mubaligh/Dai. Kempat hentikan framing menyudutkan Islam dan terakhir bersihkan Kementrian Agama RI dari anasir sekulerisme, liberalisme, komunisme, syiah, dan segala berbau anti islam.

Ketua ARASY, Budi Lesmana menilai Fachrul Razi kerap melahirkan kegaduhan sehingga menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenag RI.

Budi juga yang juga ketua Bang Japar Indonesia (BJI) Presidium Daerah (Presda) Sukabumi Raya menyatakan, pernyataan-pernyataan Menteri Agama yang asal bunyi, tidak produktif dan cenderung menyepelekan syariat Islam. Dengan tegas Budi meminta Menteri Agama dipecat. "Menuntut Menteri Agama di pecat" Ujar Budi Lesmana kepada awak media.

BACA JUGA: PKS Soal Celana Cingkrang: Mungkin Menteri Agama Tidak Tahu Gaya

ARASY juga mendesak Menteri Agama menghentikan rencana sertifikasi dai. "Ada beberapa hal lain, pertama kita minta mendesak supaya sertifikasi dai muballigh itu diberhentikan, kemudian menteri agama menghentikan Framing-framing yang menyudutkan Islam, menghentikan kriminalisasi terhadap syariat Islam, terhadap khilafah, terhadap syariat-syariat nikom dan seterusnya" kata Budi.

Budi mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi massa di Islamic Center Kota Sukabumi pada Selasa mendatang. Aksi itu kata Budi akan dihadiri Kemenag Kota dan Kabupaten Sukabumi, kemudian dari unsur MUI dan DPRD Kota Sukabumi.

BACA JUGA: Menteri Agama Diminta Proaktif soal Kepastian Haji 2020

"Hari ini kita hanya mengikuti dan menjelaskan kepada Kawan-kawan, bahwa hari ini aksi tidak bisa dilaksanakan, lihat kondisi dan lokasi yang sangat tidak memungkinkan, sehingga kita rencana akan menggelar aksi hari selasa pagi," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala kantor Kemenag Kota Sukabumi Abas Resmana, menyatakan pihaknya sangat menerima apa yang menjadi tuntutan audiensi. 

"Merespon dari apa yang sedang berkembang sudah menjadi hak publik, tentu saya tidak bisa memberikan penilaian apapun, hanya saya sebagai klien umat ya harus bisa mendengar, bagaimana langkah selanjutnya tentunya sesuai kewenangan saya untuk melaporkan kepada pimpinan," ujar Abas.


BERITA TERKAIT