Anggota DPR drh Slamet sebut Omnibus Law Kebiri Hak Legislasi DPR, Eksekutif Makin Absolut
SUKABUMIUPDATE.COM | 07/02/2020 14:50
Anggota DPR drh Slamet sebut Omnibus Law Kebiri Hak Legislasi DPR, Eksekutif Makin Absolut

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS, drh Slamet menilai, kebijakan pemerintah untuk melakukan omnibus law akan mengebiri hak legislasi anggota DPR RI.

"Tentu ini pengebirian hak legislasi DPR. Karena DPR, tidak berwenang menjangkau wilayah PP atau Permen. Sebagian hak legislasi seolah dirampas oleh eksekutif. Memang DPR semakin santai dan ringan tanggungjawab legislasinya, tetapi sesungguhnya semakin berat perjuangannya dalam membela aspirasi rakyat," kata Slamet.

Omnibus law, masih kata Slamet, yang dihembuskan pemerintah saat ini, menyentuh lini investasi dan perpajakan. Dalam kacamata PDB atau pertumbuhan ekonomi, tentu dua hal ini yang paling strategis. 

BACA JUGA: drh Slamet Sebut Penanganan Karhutla 2020 Menjadi Tolak Ukur Kinerja KLHK dan BRG

Saat ini saja, sambung Slamet sebagian ahli mempertanyakan ketika presiden menyebut pertumbuhan ekonomi berada di lima persen dan Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan pertumbuhan pajak berada di 14 persen.

"Akan tetapi, sangat disayangkan pertumbuhan subsidi pemerintah kepada rakyat justru minus di bawah 0 persen, alias menurun. Selain itu, pertumbuhan pembayaran hutang juga menurun, sedangkan pertumbuhan utang tetap  positif. Maka, jika hak legislasi DPR terkurangi karena UU hanya mengatur hal umum saja, maka perimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif tidak terjadi. Jika eksekutif makin absolut, tentu secara teori dia akan makin berpeluang untuk korup dan otoriter," ujar Slamet.


BERITA TERKAIT