Ragam Pandangan Komisi I DPRD Soal Video Kades di Cisaat Sukabumi Dukung Petahana
SUKABUMIUPDATE.COM | 28/01/2020 19:44
(Dari kiri) Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurjaman dan jajaran anggota Usep Wawan, Jalil Abdillah, Anwar Sadad.
(Dari kiri) Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurjaman dan jajaran anggota Usep Wawan, Jalil Abdillah, Anwar Sadad.

SUKABUMIUPDATE.com - Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menanggapi video viral berdurasi sembilan detik berisi sekelompok orang berpakaian alan ASN dan Kepala Desa yang menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat di Pilkada Sukabumi. Video tersebut memperlihatkan 20 orang berpose mengacungkan dua jari dan hingga kini masih jadi perbincangan hangat di media sosial.

BACA JUGA: Pilih Upaya Preventif, Sikap Final Bawaslu Soal Video Kades di Cisaat Sukabumi Dukung MH

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman menilai Bawaslu harus lebih getol lagi turun ke lapangan agar ASN dan Kepala Desa paham betul sanksi yang mengancam apabila nekat berpolitik praktis, apalagi kalau sudah masuk ke tahapan Pilkada. Meski punya hak pilih, namun Paoji meminta ASN dan Kepala Desa menahan diri dan menjaga netralitas sertia profesionalitas.

"Memang sekarang belum apa-apa. Belum masuk masa kampanye. Calon aja belum, ini sudah deklarasi. Tapi jangan asal ditindak juga, harus dilihat kesalahannya dimana, aturannya bagaimana, jadi jangan semata-mata memvonis. Karena semua ada Undang-undangnya. Kita sampaikan ke semua mitra kerja Komisi I, termasuk BKPSDM dan DPMD. Jangan sampai ini terulang lagi," jelas Paoji kepada sukabumiupdate.com, Selasa (28/1/2020).

BACA JUGA: Video Kades di Cisaat Sukabumi Dukung Petahana, Bawaslu Serahkan ke BKPSDM dan DPMD

Pun demikian dikatakan anggota Komisi I lainnya, Usep Wawan. Meski tahapan Pilkada 2020 belum dimulai, namun lebih baik ASN dan Kepala Desa tidak melakukan sesuatu yang mengarah kepada politik praktis. Dalam hal ini, Usep menilai peran camat dalam menyampaikan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas kepada para kepala desa menjadi sangat penting.

"Mestinya itu ditangani camat dulu sebagai pembina di desa. Namun ini sudah kadung bergulir. Kalaupun memang perlu ada sanksi, kita lihat dulu sanksi yang harus diberlakukan seperti apa. Kita pelajari dulu lebih lanjut. Kalau boleh berikan imbauan, kami minta camat sosialisasikan lagi soal profesionalitas dan netralitas ke para kepala desa. Jadi mereka tahu apa yang harus diperbuat, supaya paham aturan," kata Usep.

BACA JUGA: Komisi I DPRD Tak Mau Gegabah Soal Izin Tambang Rakyat di Simpenan Sukabumi

Sementara itu anggota Komisi I Jalil Abdillah menegaskan, mestinya Kepala Desa berpedoman kepada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lanjut Jalil, lebih-lebih lagi aturan yang mengatur soal netralitas ASN di Pilkada. Namun Jalil melihat hari ini Kepala DPMD dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi harus diberi peringatan agar hal serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. Sebaliknya, Jalil menilai Bawaslu Kabupaten Sukabumi sejauh ini sudah melakukan tugasnya sesuai aturan.

"Pilkada belum dimulai, calon belum ada, tahapan baru dimulai Februari untuk calon perseorangan. Memang dalam hal ini Bawaslu belum bisa menindak karena tahapan belum dimulai. Cuma secama moral dan etik itu tidak pantas dilakukan. DPMD dan BKPSDM juga kebetulan mitra Komisi I, nanti kita bahas dengan mereka. Karena saya yakin dua sampai tiga bulan ke depan, situasi politik semakin memanas. Tugas mereka memberikan pemahaman dan pengawasan agar tidak ikut terlibat dalam suksesi politik," kata Jalil.

BACA JUGA: Komisi I DPRD Sukabumi Minta DPMD Bantu Kasus Ambulans Desa Tanpa STNK dan BPKB

Lain dikatakan anggota Komisi I lainnya, Anwar Sadad. Ia justru menanggapi santai ihwal video viral tersebut. Anwar Sadad menganggap para pihak yang ada dalam video viral tersebut sedang khilaf menyatakan dukungan, sementara tahapan Pilkada saja belum dimulai dan membuat video seperti berisi orang-orang yang sedang bercanda.

"Saya khusnudzon saja, mungkin yang ada di video tersebut sedang khilaf. Tahapan kampanye kan belum ada, jadi mohon bersabar. Nanti setelah ditetapkan oleh KPU, siapa saja calonnya, baru kita adu gagasan. Jadi, saya rasa hal itu mungkin dalam rangka bercanda, setor kekuatan ke pimpinan. Tidak harus diributkan, demokrasi memang berisik. Kalau tidak mau berisik jadilah orang Korea Utara atau Saudi Arabia. Semoga kejadian tersebut jadi pelajaran bagi kita semua. Saya optimis hal demikian tidak akan ada yang mengulang kembali dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi ke depan," tandas Anwar Sadad.