Mantan Sekjen MA Nurhadi Kedapatan Salat Duha di Beberapa Masjid, Kapan Buronan KPK itu Bisa Ditangkap?
JOGLOSEMARNEWS.COM | 04/05/2020 15:31
Mantan Sekjen MA Nurhadi Kedapatan Salat Duha di Beberapa Masjid, Kapan Buronan KPK itu Bisa Ditangkap?
Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi Abdurrachman, menjalani pemeriksaan setelah mangkir dari panggilan diperiksa, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 6 November 2018. Nurhadi Abdurrachman, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menangkap bekas Sekjend Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang masih buron, sebelum lebaran besok.

Pasalnya, menurut Neta, Nurhadi sempat terlacak lima kali melakukan salat duha. “Mantan Sekjen MA itu selalu berpindah-pindah masjid saat melakukan salat duha,” kaat Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu ( 3/5/2020).

Neta mengatakan setidaknya ada lima masjid yang terus dipantau. Sumber IPW menyebutkan bahwa Nurhadi, buronan KPK selalu berhasil meloloskan diri saat hendak ditangkap. KPK, kata Neta, merujuk pada informasi sumber, terus berupaya menangkap Nurhadi dengan bantuan Polri.

 
 

Neta berharap Nurhadi bisa tertangkap menjelang lebaran. “Sehingga bisa menjadi hadiah Idul Fitri dari KPK buat masyarakat,” katanya.

KPK memasukkan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, ke dalam Daftar Pencarian Orang alias buron. Status DPO juga disematkan kepada Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto.

Penetapan itu dilakukan setelah Nurhadi mangkir dari panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali. Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar sehubungan dengan pengurusan sejumlah perkara di MA.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Terdakwa Curiga Kebutaannya Cuma Rekayasa, Novel Tersinggung

Sebelumnya, Nurhadi juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK, yaitu penerimaan suap sejumlah Rp150 juta dan 50 ribu dolar AS terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang berasal dari bekas Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro agar menunda proses pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).

 

BERITA TERKAIT