Ganjar Sudah Siapkan Protokol Bila Pemerintah Pusat Terapkan PSBB di Jateng
JOGLOSEMARNEWS.COM | 02/04/2020 09:20
Ganjar Sudah Siapkan Protokol Bila Pemerintah Pusat Terapkan PSBB di Jateng

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kebijakan darurat sipil. Menurutnya, kebijakan itu merupakan opsi terakhir yang akan diambil jika pembatasan sosial tidak efektif.

“Ketika melihat sebuah kebijakan tidak bisa efektif untuk dilaksanakan, memang harus ada perbaikannya. Kalau dilihat grafik perkembangannya naik terus, ada satu kejadian outbreaks, ya memang harus dibuat tindakan,” kata Ganjar di rumah dinas Puri Gedeh, Selasa (31/3/2020).

Agar opsi itu tidak diambil, Ganjar meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah untuk menjaga jarak fisik dengan sesama, minimal 1,5 meter, untuk menekan persebaran Covid-19.

“Apa sih prinsipnya dari aturan itu? Ya jaga jarak. Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, dengan cara itu maka bisa melindungi,” imbuhnya.

Meski demikian, jika pemerintah pusat menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, pihaknya sudah siap melaksanakan.

Sebagai komando tertinggi di daerah dalam menjalankan kebijakan itu, Ganjar menegaskan sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati, dengan berbagai pertimbangan, termasuk sosial dan ekonomi.

“Saya sudah perintahkan seluruh bupati/wali kota menghitung sumber daya yang ada dari kecamatan sampai desa. Ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit? Suplai air bersih bagaimana? Kalau nantinya ini dilakukan dan mereka harus membantu, maka semua bisa dikelola dengan baik agar semuanya lancar,” tandasnya.

Dia juga telah melakukan percobaan dengan model isolasi di tingkat desa. Ia juga sudah menggerakkan Satpol PP, Linmas bekerjasama dengan TNI/ Polri untuk menjadi polisi corona dan berkeliling memberikan edukasi pada masyarakat untuk jaga jarak.

“Sebenarnya kami sudah melakukan satu improvisasi di daerah, tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural dan psikologis masyarakat. Sekarang sedang disiapkan, kami masih menunggu PP nya dari pusat. Sebentar lagi Menko PMK akan membicarakan itu dengan kami dan kami harap ada solusi terbaik,” pungkasnya. JSnews

JOGLOSEMARNEWS.COM


BERITA TERKAIT