Bupati Sragen Lantik 466 Pejabat dan Kepala Sekolah Pukul 00.30 Menuai Kritikan, "Wayah Wong Turu Kok Pelantikan Pejabat"
JOGLOSEMARNEWS.COM | 02/01/2020 15:57
Bupati Sragen Lantik 466 Pejabat dan Kepala Sekolah Pukul 00.30 Menuai Kritikan, "Wayah Wong Turu Kok Pelantikan Pejabat"

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Pelantikan 466 pejabat dan kepala sekolah di Kabupaten Sragen yang digelar Kamis (2/2/2019) dinihari hingga subuh mengundang hujatan dari berbagai kalangan.

Mayoritas memandang kebijakan bupati melantik pejabat malam hari dinilai sangat tidak manusiawi. Selain itu, kebijakan pelantikan yang dilakukan dadakan dan sebanyak 466 pejabat itu juga dinilai kental bernuansa untuk kepentingan bupati yang akan maju Pilkada 2020.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Pujono Elli Bayu Efendi mengatakan secara aturan memang tidak ada yang melarang pelantikan di malam hari. Namun dilihat dari asas kepatutan, menurutnya pelantikan pejabat yang dilakukan dinihari itu sangat janggal dan melanggar asas kepatutan.

“Perlu dipertanyakan karena dina padang wae okeh (hari terang saja banyak). Banyak nggak pasnya, wayah wong turu kok melakukan pelantikan pejabat. Kalaupun ada hal mendesak, kan masih banyak hari lain,” paparnya Kamis (2/2/2020).

Bayu pun menduga bahwa mutasi dan pelantikan dinihari itu memang terkait erat dengan kepentingan bupati yang akan maju Pilkada 2020.

 

Sebagai incumbent, bupati pasti akan menghitung dan memanfaatkan kesempatan untuk memutasi pejabat untuk kepentingan politisnya. Karena ada aturan bahwa calon incumbent tidak boleh memutasi terhitung setelah enam bulan sebelum pendaftaran.

“Saya rasa tetap itu (politis) alasannya. Kenapa sampai dilantik malam hari, karena tetap ada kaitannya dengan kebutuhan untuk Pilkada yang akan datang,” tandasnya.

Sorotan tak kalah tajam dilontarkan anggota Fraksi PKB, Faturrohman. Legislator kawakan asal PKB ini memandang kebijakan melantik pejabat dinihari itu adalah bentuk arogansi dan otoriter dari penguasa terhadap PNS.

Ia juga menyebut pelantikan yang dipaksakan digelar tengah malam hingga subuh itu juga tidak manusiawi dan telah merampas hak serta kemerdekaan PNS dan pejabat yang dilantik.

Maksute opo kok ndadak dilantik jam setengah siji bengi. Secara normatif etika saja, itu sudah tidak manusiawi. Akan jadi lucu, karena masih banyak waktu tersendiri, dan nggak harus malam hari. Dilihat dari etika kemanusiaan, manusia kan juga punya keterbatasan kemampuan. Apalagi habis libur tahun baru, mungkin butuh istirahat. Saya rasa nggak pas kalau dipandang dari etika kemanusiaan,” paparnya.

Kemudian, secara substansi, Fatur juga menduga ada agenda politis tertentu yang digulirkan bupati dengan memutasi dan melantik 466 pejabat itu.

Secara politis, ia menilai bupati akan memanfaatkan situasi di akhir masa jabatan untuk kepentingan mendukungya karena akan kembali maju ke Pilkada 2020.

“Kami sebagai pengawas legislatif menilai bahwa bahwa itu bentuk arogansi penguasa. Pertinbangannya jelas akan dekat dengan Pilkada. Ini mungkin tes loyalitas PNS, kalau ini berjalan baik, mungkin pas Pilkada diharapkan ada timbal baliknya. Wong mbiyen aku dilantik, dikasih jabatan mesti harus ada imbal baliknya. Pasti arahnya sampai ke sana,” tukasnya.

Senada, sorotan juga dilontarkan Koordinator LSM Gerindo Sragen, Agus Subagyo. Ia menilai pelantikan malam hari itu sangat tidak etis meskipun itu hak prerogatif bupati.

“Pencitraan, sensasi atau uji kesetiaan utk kepentingan politik? Jangan lah melakukan yang nyeleneh. Kesibukan agenda Bupati sepadat apapun, setahu kami masih banyak waktu untuk melakukan pelantikan. Kasihan, jam 00.00 WIB dinihari, yang jauh tempat tinggalnya harus datang di acara yang mestinya dapat dilakukan seorang Bupati tidak lazim itu,” tandasnya.

Sementara, saat membuka pelantikan, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan terpaksa melantik dinihari karena pagi tadi dirinya harus sudah terbang untuk menunaikan ibadah Umroh.

Ia membantah dituding tidak beretika. Bupati menegaskan tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa sesuatu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Kenapa tidak di tanggal 31 Desember. Karena nunggu yang pensiun tanggal 1 Januari supaya kita bisa nggeser yang lain. Sebenarnya bisa tanggal 1 Januari tapi kan tanggal merah. Itu masih debatable apakah bisa dilantik tanggal 1. Apanya yang salah. Kan ASN (PNS) harus siap dilantik kapan pun. Yang bilang tidak beretika itu kan kalian wartawan. Karena kalian harus melek malam ini iya to,” ujarnya setengah bercanda saat diwawancara seusai pelantikan. Wardoyo


BERITA TERKAIT