Boikot Pengusaha Komoditi Manggarai, Kantor Pajak Jelaskan Soal PPN 10 Persen Hasil Bumi
FLORESPOST.CO | 08/08/2019 08:20
Boikot Pengusaha Komoditi Manggarai, Kantor Pajak Jelaskan Soal PPN 10 Persen Hasil Bumi
Hasil komoditi yang hendak dipasarkan petani Manggarai batal akibat pengusaha menutup usaha mereka. (Foto/Adi Nembok/Florespost)

FLORESPOST.co, Ruteng – Polemik pengenaan wajib pajak 10% yang diberlakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng, terhadap pengusaha komoditi di Manggarai yang berujung adanya aksi protes dari para pengusaha dengan melakukan penutupan hasil usaha mereka, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng, Marihot Pahala Siahaan pun angkat bicara.

Marihot Pahala Siahaan dalam konferensi pers bersama Wartawan di Kantor KPP Pratama Ruteng pada Senin, (5/9/2019) menjelaskan, kewajiban membayar PPN sebesar 10% merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

BACA: Johny Plate : Kemajuan Pembangunan Matim Jadi Tanggung Jawab Bersama

Selain itu, ia menyebutkan bahwa, PPN sebesar 10% juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Amandemen terakhir Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

“Para Pengusaha Hasil Bumi wilayah Manggarai Raya, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki omzet sebesar Rp 4,8 miliar lebih setahun diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (persen) kepada negara,” katanya.

Dikatakannya, jika pelaku usaha sudah memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar setahun wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), terkecuali pengusha dengan pendapatan dibawah 4,8 miliar. Dari situ negara berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga jual. Dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak,” kata dia.

BACA: Gedung Biro Logistik Polda NTT Terbakar, Penyebabnya Belum Diketahui

Berdasarkan UU PPN, kata dia, ada empat (4) syarat kapan ditetapkan sebuah produk itu terhutang PPN 10%. Pertama, dilakukan barang atau jasa kena pajak mengikuti aturan PPN.

Kedua, dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pengusaha kena pajak menurut UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan terkait batasan pengusaha kecil adalah pengusaha yang dalam setahun buku atau setahun pajak melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak lebih dari Rp4,8 miliar atau kurang dari Rp4,8 miliar tetapi memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

BACA: Digilas Mobil Dum Truck, Bocah 13 Tahun di Lamba Leda Meregang Nyawa

Ketiga, penyerahan dilakukan dalam daerah pabian Indonesia seperti Sabang dan Batam. Keempat, dalam kegiatan usaha sepanjang itu terpenuhi keempat syarat, maka berdasarkan Undang-Undang PPN mengatakan terhutang PPN.

SELENGKAPNYA BACA FLORESPOST.CO


BERITA TERKAIT