Pengusaha Komoditi Menutup Tempat Usaha, Petani di Manggarai Menjerit
FLORESPOST.CO | 07/08/2019 12:39
Pengusaha Komoditi Menutup Tempat Usaha, Petani di Manggarai Menjerit
Hasil komoditi yang hendak dipasarkan petani Manggarai batal akibat pengusaha menutup usaha mereka. (Foto/Adi Nembok/Florespost)

FLORESPOST.co, Ruteng – Asosiasia Pengusaha Hasil Bumi Manggarai atau APHBM NTT memutuskan untuk menutup tempat usaha mereka. Langkah ini sebagai bentuk protes atas penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Ruteng.

Ada belasan pengusaha yang bergabung dalam APHBM yang memilih untuk menghentikan pembelian hasil komoditi petani sejak Senin 5 Agustus 2019 lalu. Penutupan dan penghentikan pembelian komoditi petani ini dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

BACA: Johny Plate Berikan Bantuan Dana untuk Sekretariat Vox Point Matim

APHBM menilai penetapan PPN sebesar 10 persen memberatkan para pengusaha dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pihak KPP. Akibatnya, buntut dari penutupan tempat usaha tersebut, ratusan petani kopi, cengkeh, kemiri, kakao, vanili di Manggarai tidak bisa lagi menjual hasil komoditi mereka.

Hal inilah yang dialami Herman 54 tahun warga Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng yang ditemui di UD Sinar Matahari Ruteng padaSenin 5 Agustus 2019. Ia mengaku tidak tahu harus menjual kemana kopi seberat 25 kilogram hasil kebunnya.

Padahal, hasil penjualan kopi nantinya akan ia gunakan untuk biaya sekolah kedua anaknya. "Tapi dengan kejadian begini, Saya tidak tahu mau ambil uang dari mana lagi,” kata Herman.

BACA: Bupati Deno Resmikan 4 Desa Persiapan

Hal senada juga disampaikan Rofinus Adur, petani cengkeh asa Beo Kina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara. Cengkeh seberat 15 kg miliknya tidak bisa dijual, karena tidak ada pengusaha yang membelinya.

Bagi Herman dan Rofinus, tidak terjualnya hasil komoditi ini sangat merugikan para petani di Manggarai. Mereka sudah mengeluarkan biaya transportasi dari desa ke kota untuk menjual berbagai komoditi mereka.

"Tapi kami tidak bisa dapat uang dari hasil kopi dan cengkeh, karena tidak ada yang membelinya. Kami sangat kecewa,” ujar kedua petani ini. Herman dan Rofinus berharap agar masalah ini segera diselesaikan sehingga tidak merugikan para petani.

BACA: Digilas Mobil Dum Truck, Bocah 13 Tahun di Lamba Leda Meregang Nyawa

Asosiasi Pengusaha Hasil Bumi Manggarai (APHBM), NTT, sepakat untuk menghentikan pembelian seluruh jenis hasil bumi dari para petani, terhitung Senin 5 Agustus 2019.Sikap ini diambil APHBM, menyusul pengenaan PPN 10% yang berlaku surut atas berbagai hasil Pertanian dan perkebunan oleh KPP Pratama Ruteng.

Ketua APBHM Herybertus menyayakan PPN sebesar 10 persen atas hasil pertanian/perkebunan adalah sebuah kesewenang-wenangan, sebab KPP Pratama Ruteng tidak pernah melakukan sosialisasi atas kebijakan, prosedur pemungutan dan penyetoran.

BACA: Wabup Flotim : Proyek Air Ile Boleng Tetap Dikerjakan

APHBM, menurut Hery, sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, namun menemui jalan buntu. Hery juga memohon maaf kepada semua pihak atas polemik ini.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan segenap Petani/pengepul barang hasil pertanian/perkebunan di pelosok Manggarai atas ketidaknyamanan dan ketidakpastian ini,” ungkap Hery.

FLORESPOST.CO


BERITA TERKAIT