Pembangunan Rumah Dinas Bupati Merauke Habiskan Anggaran Rp 1,8 Miliar
TABLOIDJUBI.COM | 07/09/2018 11:30
Pembangunan Rumah Dinas Bupati Merauke Habiskan Anggaran Rp 1,8 Miliar
Papan pembangunan rumah dinas Bupati Merauke

SEJUMLAH rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke ditempati oleh  Aparatur Sipil Negara (ASN) di seputaran Jalan Kimaam, Merauke ibukota kabupaten. Termasuk pula rumah dinas yang ditempati Frederikus Gebze sebelum menjabat sebagai Bupati Merauke.

Setelah dilantik pada 2016 silam, Bupati Merauke masih menempati rumah tersebut. Namun setahun kemudian, pemerintah setempat mengontrak salah satu rumah untuk ditempati. Namun hanya saja bupati menempati beberapa bulan dan akhirnya bupati bersama keluarga menempati Gedung Negara sampai sekarang.

Sementara rumah dinas tersebut, tak dihuni lagi. Rupanya dalam tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,8 miliar untuk melakukan renovasi rumah dinas tersebut.

BACA JUGA: Jangan terkesan ada perebutan jabatan di OPD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyetujui dilakukan rehab. Namun dalam kenyataan, bukannya rehab tetapi pembongkaran bangunan secara menyeluruh.

Bermula dari situ, akhirnya Ketua Komisi C DPRD Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, mulai angkat bicara dan menjadi perbincangan berbagai kalangan.

Belum lagi statement Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Merauke, HBL Tobing, yang mengaku tak mengetahui dinas mana yang mengusulkan pembangunan rumah dinas berlantai dua itu.

Saat ditemui Jubi Selasa, 4 September 2018, Ketua Komisi C DPRD Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, mengatakan pihaknya melancarkan aksi protes lantaran bukan rehab bangunan, tetapi pembongkaran secara menyeluruh.

“Itu telah menyalahi aturan. Karena disetujui dewan adalah rehab bangunan, bukan pembongkaran menyeluruh,” tegas Hengky.

Dia mengatakan sesuai aturan, jika suatu bangunan dibongkar keseluruhan, harus diusulkan dan dibahas di DPRD terlebih dahulu. Selanjutnya disetujui untuk dilakukan penghapusan.

“Kenapa demikian, karena rumah dinas yang ditempati adalah aset negara. Jadi, tak serta merta melakukan pembongkaran begitu saja tanpa mendapat persetujuan penghapusan dari DPRD Merauke,” katanya.

Hengky kembali menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pimpinan dewan. Dalam waktu dekat, Kadis PU Merauke, HBL Tobing, bersama kontraktor yang mengerjakan bangunan, akan dipanggil sekaligus dan mendengar saat memberi keterangan di DPRD Kabupaten Merauke.

“Saya tidak akan pernah tinggal diam begitu saja. Karena dalam melaksanakan pekerjaan, sudah tak sesuai aturan yang diamanatkan,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Perwakilan Merauke, Harry Ndiken, mempertanyakan anggaran yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai Rp 1,8 miliar untuk merenovasi rumah dinas bupati.

“Bagi saya, anggarannya sangat tidak wajar, karena terlampau besar. Lagi pula yang diajukan dinas terkait adalah untuk rehab saja,” ujarnya.

Harry mengaku pihaknya mengikuti perkembangan terkait polemik pembangunan rumah dinas itu. Rupanya dalam pelaksanaan pekerjaan, dilakukan pembongkaran secara menyeluruh.

“Setahu saya, rumah dinas dimaksud adalah aset daerah. Sehingga ketika akan dibongkar, mestinya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Bukan langsung membongkar begitu saja,” katanya.

Dia juga menyoroti statement HBL Tobing yang tak mengetahui dinas mana mengusulkan pembangunan rumah dinas Bupati Merauke.

BACA JUGA: Perpanjangan runway Bandara Manokwari dimulai 2019

“Kok ada pernyataan seorang kepala dinas seperti demikian,” tegasnya.

Mestinya, lanjut Harry, HBL Tobing mengetahui dan mengusulkan paket pekerjaan dimaksud.

“Ketika sedang diributkan, pejabat itu mengaku tak mengetahui dinas mana yang usul. Sangat aneh dan lucu pernyataan demikian,” ujarnya.

“Ya, saya melihat ada upaya HBL Tobing melempar tanggung jawab kepada dinas lain. Kalaupun dinas lain mengusulkan, mestinya dia tahu persis. Masa mengaku tidak tahu,” katanya.

Harry kembali mendesak kepada DPRD Merauke agar terus menyuarakan pembangunan rumah dinas ini, karena sudah menyalahi aturan sejak awal. Bahkan, anggaran yang dialokasikan juga sangat tidak rasional.

“Saya menantang para wakil rakyat di Brawijaya apakah bisa mengambil langkah tegas  menghentikan pekerjaan pembangunan rumah dinas terlebih dahulu, karena masih menjadi polemik berbagai kalangan,” katanya.

Bangunan lama tak bisa dipertahankan

Kepala Dinas PU Kabupaten Merauke, HBL Tobing, mengaku jika dalam usulan adalah rehab bangunan. Namun setelah dilakukan pembongkaran beberapa item, rupanya tak bisa untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, bangunan dibongkar semua dan dibangun baru.

Selama ini, menurut dia, rumah dinas tersebut tak pernah direhab. 

“Betul itu rumah dinas dua lantai. Hanya saja untuk lantai dua mungkin hanya tempat jemuran saja,” ungkap Tobing.

Saat jurnalis Jubi menanyakan siapakah yang nantinya menempati rumah dinas tersebut, karena Bupati Merauke telah menempati rumah jabatan di Gedung Negara, Tobing menyarankan sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak eksekutif dan legislatif.

“Kita hanya membangun saja. Lalu siapa yang menempati, kami tak mengurus,” kata Tobing mengelak.

Dia juga mengaku pihaknya tak mengetahui dinas mana yang mengusulkan. Tetapi jelasnya adalah dari Pemerintah Kabupaten Merauke.

Menyinggung lagi apakah nantinya yang menempati adalah Bupati Merauke, lagi-lagi Tobing enggan berkomentar.

“Sekali lagi bahwa kami hanya mengerjakan. Untuk ASN siapa yang menempati, bukan tupoksinya saya menjawab. Bisa saja tanya langsung ke Pak Bupati,” kata dia. (*)

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT