OTT Calon Bupati Mimika, Bawaslu Papua Sita Uang Rp 101 Juta
JUBI.CO.ID | 09/07/2018 10:15
OTT Calon Bupati Mimika, Bawaslu Papua Sita Uang Rp 101 Juta
Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO

Timika, Jubi - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dibantu Polres Mimika yang melakukan operasi tangkap tangan/OTT salah satu calon bupati Mimika.

OTT terhadap calon bupati Timika bersama anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru terjadi di salah satu rumah di Kelurahan Karang Senang, Kuala Kencana, Timika, Sabtu (7/7/2018) malam.

"Kami sudah melaporkan hal itu ke pimpinan. Pimpinan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Papua bersama jajaran Polres Mimika sebagai langkah bagus untuk penegakkan demokrasi di Mimika," kata Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, di Timika, Minggu (8/7/2018).

Dalam OTT itu, Bawaslu Papua bersama Polres Mimika menemukan calon bupati Mimika, HM, sedang menggelar pertemuan tertutup dengan anggota PPD Mimika Baru, JM, bertempat di rumah salah satu pejabat Pemkab Mimika di kawasan Karang Senang SP3 Timika.

Barang bukti yang disita berupa dokumen rekapitulasi suara Pilkada Mimika di wilayah Distrik Mimika Baru beserta uang tunai sebesar Rp101 juta.

Kapolres menjelaskan awalnya polisi sedang mencari keberadaan ketua bersama anggota PPD dari lima distrik (kecamatan) yang belum menyerahkan dokumen C1-KWK dan DA1-KWK ke KPU Mimika.

"Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat distrik rata-rata sudah rampung sejak tanggal 6 Juli malam hingga tanggal 7 Juli paginya. Namun dari 18 PPD, hanya 13 PPD yang sudah menyerahkan dokumen rekapitulasi suara, sisanya lima PPD belum," jelas AKBP Agung.

Mengingat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pilgub Papua dan Pilbup Mimika tingkat Kabupaten Mimika sudah molor dari tahapan secara nasional, Bawaslu Papua yang mengambil alih tugas Panwaslu Mimika berkoordinasi dengan Polres Mimika untuk segera mencari tahu keberadaan lima PPD tersebut.

"Mereka tiba-tiba hilang semua. Celakanya lagi, semua telepon seluler mereka tidak bisa dihubungi. Kami sudah memberikan ultimatum, tetapi mereka tidak muncul. Kami mencurigai ada indikasi praktik kecurangan berdasarkan laporan masyarakat. Maka Bawaslu Papua menyarankan agar dilakukan OTT," jelas AKBP Agung.

Proses lanjutan terhadap kasus OTT tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika yang melibatkan penyidik kepolisian, penuntut umum, bersama Bawaslu.

Saat pemeriksaan HM dan JM di Polres Mimika pada Sabtu (7/7) malam juga disaksikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Timika, Joice Mariai, dan Ketua Bawaslu bersama anggota Bawaslu Papua.

Terpisah, anggota Bawaslu Papua, Anugrah Pata, mengakui penangkapan yang dilakukan oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika terhadap YM, anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru.

"Memang benar ada penangkapan yang dilakukan Sabtu (7/7) malam, sekitar pukul 21.00 WIT, di salah satu rumah warga yang berlokasi di SP-3 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana," kata Anugrah, saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (8/7/2018).

Dia menyatakan penangkapan itu dilakukan setelah adanya laporan warga, dan saat dilakukan penangkapan di dalam rumah terdapat, HM, salah satu calon Bupati Mimika.

Menurutnya, proses pemeriksaan masih dilakukan untuk pendalaman dengan memeriksa saksi termasuk Calon Bupati HM.

"Belum diketahui apa tujuan pertemuan tersebut dan Calon Bupati HM saat ini sudah dipulangkan, setelah diperiksa sebagai saksi selesai dilakukan," kata Anugrah Pata.

Pilkada Mimika diikuti enam paslon, yakni Petrus Yanwarin-Alpius Edoway, Robertus Waropea-Albert Bolang, Wilhelmus Pigay-Athanasius Allo Rafra, Hans Magal-Abdul Muis, Maria Florida Kotorok-Yustus Way, dan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob.

Jumlah pemilih tetap di Mimika tercatat 233.125 pemilih yang tersebar pada 18 distrik, dengan jumlah TPS sebanyak 650. (*)

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT