Kronologi OTT Bawaslu Papua Terhadap Calon Bupati Mimika
JUBI.CO.ID | 09/07/2018 09:30
Kronologi OTT Bawaslu Papua Terhadap Calon Bupati Mimika
Sejumlah petugas mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Senin, 25 Juni 2018. KPU Provisi Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 11 kabupaten/kota. ANTARA

Timika, Jubi - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dibantu Polres Mimika yang melakukan operasi tangkap tangan/OTT salah satu calon bupati Mimika.

OTT terhadap calon bupati Timika bersama anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru terjadi di salah satu rumah di Kelurahan Karang Senang, Kuala Kencana, Timika, Sabtu (7/7/2018) malam.

"Kami sudah melaporkan hal itu ke pimpinan. Pimpinan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Papua bersama jajaran Polres Mimika sebagai langkah bagus untuk penegakkan demokrasi di Mimika," kata Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, di Timika, Minggu (8/7/2018).

Dalam OTT itu, Bawaslu Papua bersama Polres Mimika menemukan calon bupati Mimika, HM, sedang menggelar pertemuan tertutup dengan anggota PPD Mimika Baru, JM, bertempat di rumah salah satu pejabat Pemkab Mimika di kawasan Karang Senang SP3 Timika.

Kapolres menjelaskan awalnya polisi sedang mencari keberadaan ketua bersama anggota PPD dari lima distrik (kecamatan) yang belum menyerahkan dokumen C1-KWK dan DA1-KWK ke KPU Mimika.

"Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat distrik rata-rata sudah rampung sejak tanggal 6 Juli malam hingga tanggal 7 Juli paginya. Namun dari 18 PPD, hanya 13 PPD yang sudah menyerahkan dokumen rekapitulasi suara, sisanya lima PPD belum," jelas AKBP Agung.

Mengingat pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pilgub Papua dan Pilbup Mimika tingkat Kabupaten Mimika sudah molor dari tahapan secara nasional, Bawaslu Papua yang mengambil alih tugas Panwaslu Mimika berkoordinasi dengan Polres Mimika untuk segera mencari tahu keberadaan lima PPD tersebut.

"Mereka tiba-tiba hilang semua. Celakanya lagi, semua telepon seluler mereka tidak bisa dihubungi. Kami sudah memberikan ultimatum, tetapi mereka tidak muncul. Kami mencurigai ada indikasi praktik kecurangan berdasarkan laporan masyarakat. Maka Bawaslu Papua menyarankan agar dilakukan OTT," jelas AKBP Agung.

Kapolres menegaskan keterlibatan Polres Mimika dalam OTT tersebut hanya sekedar mendampingi personel Bawaslu Papua.

"Kami hanya melakukan pendampingan kepada komisiner Bawaslu Papua dengan target melakukan OTT terhadap anggota PPD Mimika Baru. Kami sangat kaget karena di situ ada juga salah satu paslon (HM). Saat itu juga kami mengajak yang bersangkutan bersama anggota PPD Mimika Baru untuk dimintai keterangan di Polres Mimika," jelas AKBP Agung.

Ia menambahkan OTT terhadap perangkat penyelenggara Pemilu di Mimika termasuk paslon bupati menjadi pembelajaran terhadap semua pihak agar bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

"Jadi, tidak boleh main-main. Begitu anda memanipulasi perolehan suara maka pasti berpotensi memicu konflik sebab melibatkan massa. Kasus ini merupakan OTT pertama yang melibatkan PPD sekaligus paslon selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di 174 provinsi dan kabupaten- kota di Indonesia," jelas AKBP Agung, mantan Kapolres Jombang, Jawa Timur itu.

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT