Usulan Pemekaran Kampung di Papua Barat Mencapai Ratusan
JUBI.CO.ID | 06/07/2018 12:15
Usulan Pemekaran Kampung di Papua Barat Mencapai Ratusan
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan rangkaian sedang presentasi dalam acara Seminar Oslo Tropical Forest Forum, 26 Juni 2018. Tempo/Linda Trianita

Manokwari, Jubi - Jumlah usulan pemekaran distrik atau kecamatan di Provinsi Papua Barat membeludak, hampir tembus pada angka ratusan.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Papua Barat, Baesara Wael, di Manokwari, Jumat (6/7/2018), membenarkan banyaknya usulan pemekaran distrik dari kabupaten/kota. Setiap daerah mengajukan dengan jumlah yang bervariasi.

"Usulan pemekaran distrik cukup banyak. Untuk pemekaran kampung lebih banyak lagi, jumlahnya mencapai ratusan," kata Baesara.

Ia mengutarakan ada sejumlah kabupaten yang mengusulkan pemekarah hingga puluhan distrik baru. Contohnya, Kabupaten Manokwari mengusulkan enam distrik.

Menurutnya, usulan-usulan pemekaran distrik dan kampung dari kabupaten/kota, harus melalui tahapan evaluasi serta verifikasi. Proses verifikasi pemekaran ini memerlukan waktu lama, mengingat cukup banyak usulan yang masuk.

"Secara administrasi usulan pemekaran itu dievaluasi di tingkat provinsi. Tetapi kalau jumlahnya 80 sampai 90 usulan, bagaimana kita bisa meninjau satu per satu. Satu tahun tidak bisa selesai karena juga harus dialokasikan pembiayaannya," ujarnya.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, kata dia, perlu mengklarifikasi ke pemerintah kabupaten/kota disertai pembuktian-pembuktian dan jumlah penduduk kabupaten, distrik, serta kampung.

"Misalnya kampung induk awalnya jumlah penduduknya cuma 150 jiwa, ini yang perlu diklarifikasi," katanya menambahkan.

Sesuai aturan, lanjut Baesara, pada satu kampung jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 500 KK atau kepala keluarga.

Baca juga: Plt Bupati Biak: Pengelolaan retribusi dan pajak daerah harus satu pintu

"Sedangkan data-data usulan pemekaran kampung, ada kampung yang jumlah penduduknya hanya 150 jiwa. Kalau dimekarkan lagi sisa berapa penduduknya," katanya lagi.

Dia minta masyarakat bersabar karena saat ini moratorium pemekaran wilayah termasuk di tingkat distrik dan kampung belum dicabut. Apalagi, katanya pula, menjelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 belum memungkinkan dilakukan pemekaran wilayah.

"Tahapan pemilu sedang berlangsung, ini belum bisa dilakukan pemekaran wilayah karena bisa mengganggu daerah pemilihan. Administrasi pemerintah pusat harus ada penetapan kode wilayah," ujarnya.

Dia memperkirakan pemekaran wilayah termasuk distrik dan kampung dapat dibuka kembali setelah Pemilu 2019.

Sambil menunggu dibuka kembali pemekaran, pemerintah daerah diminta melengkapi berkas yang masin kurang. (*)

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT