Banyak Kelompok Tani Merauke Tidak Tersentuh Program Pemerintah, Ini Sebabnya
JUBI.CO.ID | 09/06/2022 09:27
Banyak Kelompok Tani Merauke Tidak Tersentuh Program Pemerintah, Ini Sebabnya
Ilustrasi petani/sawah/padi. ANTARA/Abriawan Abhe

Merauke, Jubi – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke mengakui hampir sebagian besar kelompok tani di sana tidak tersentuh program pemerintah. Hal itu disebabkan sebagian besar kelompok tani di Kabupaten Merauke tidak terdata dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau Simluhtan.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Merauke, Nur Aini mengatakan data kelompok tani sangat penting dalam penyaluran bantuan pemerintah. Data Simluhtan menjadi syarat utama bagi kelompok tani untuk menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sangat disayangkan bahwa sebagian besar kelompok tani di Merauke tidak terdata di Simluhtan,” kata Nur Aini di Merauke, Selasa (7/6/2022).

Aini mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya meneruskan program pertanian yang dibiayai APBN, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Papua. Ketika melakukan validasi penerima bantuan, ternyata banyak kelompok petani yang tidak terdata dalam Simluhtan.

“Saat mau diinput, ternyata data kelompok tani dalam Simluhtan dalam sistem itu kosong. Dengan sendirinya kami tidak bisa masukan sejumlah poktan ke program APBN. Akibatnya, program tidak dapat menyentuh sebagian besar petani kita,” ungkap dia.


Menurutnya, pemutahiran data Simluhtan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan sebagai acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengaturan itu untuk memudahkan Kementerian Pertanian RI mengukur secara tempat jumlah petani dan alokasi bantuan program bagi setiap kelompok tani.

“Ke depan, kami perlu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke, karena Simluhtan membutuhkan data yang valid. Satu orang satu NIK dan KK. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami bersama,” tandas Aini.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah mengatakan tidak lengkapnya data kelompok tani di Merauke itu harus ditindaklanjuti Dinas Tanaman Pangan setempat. “Banyak bantuan pusat untuk petani di Merauke, seperti alat mesin pertanian, pupuk, obat tanaman termasuk anggaran. Bagaimana petani bisa menerima itu jika mereka tidak terdata? Itu harus segera diseriusi dan diperbaiki,” kata dia.

Hamzah berharap pemerintah setempat bisa mendongkrak ekonomi petani melalui bantuan dan program yang lebih tepat sasaran, dan pendampingan maupun pembinaan bagi petani. “Saya belum melihat kesungguhan dinas untuk mau bersama-sama majukan petani di Merauke,” imbuhnya.

 

jubi.id


BERITA TERKAIT