Utang KPU Nabire Gara-gara Salah Perencanaan Anggaran
JUBI.CO.ID | 07/07/2021 16:00
Utang KPU Nabire Gara-gara Salah Perencanaan Anggaran
ilustrasi pilkada

Nabire, Jubi – Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Daniel Maipon menyatakan utang Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nabire senilai Rp 2,3 miliar lebih terjadi karena KPU Nabire salah merencanakan anggaran. Maipon menyatakan KPU Nabire wajib membayar utang itu, termasuk membayar tunggakan honorarium penyelenggara Pilkada Nabire senilai Rp 734 juta lebih.

Hal itu dinyatakan Daniel Maipon dalam rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pilkada Nabire yang berlangsung di Nabire pada Senin (5/7/2021). Maipon mencontohkan, KPU Nabire tidak menghitung honorarium PPS dan PPD pada Januari 2021, padahal surat keputusan pengangkatan PPS dan PPD jelas mencantumkan masa kerja PPS dan PPD hingga Januari 2021.

Maipon menegaskan KPU Nabire harus membayar utang honorarium itu. “Kita mempekerjakan orang maka wajib untuk memberi upah, tidak ada alasan. KPU saya pikir salah dalam perencanaan,” ungkapnya.

Maipon menyayangkan KPU Nabire tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk menghitung dan merencanakan anggaran. “KPU ini jarang berkoordinasi, nanti [ada masalah] baru kami tahu. Ini sedikit kekesalan kami dari Pemerintah Kabupaten Nabire,” kata Maipon

Meskipun menegaskan KPU Nabire harus membayar tunggakan honorarium PPS dan PPD Pilkada itu, Maipon menyatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memiliki sisa anggaran yang bisa dihibahkan kepada KPU Nabire. Ia menyatakan membutukan waktu untuk bisa mencari jalan keluar membayar tunggakan honorarium itu.

“Harap bersabar untuk beberapa hari kedepan. Kami akan mencari jalan untuk menyelesaikan honor mereka,” lanjut Maipon.

Wakil Ketua II DPDR Nabire, Mohammad Iskandar meminta KPU Nabire segera memberikan laporan terkait penggunaan anggaran Pilkada 2020. Menurutnya, KPU Nabire belum pernah mengirimkan laporan penggunaan anggaran Pilkada Nabire senilai Rp 37 miliar kepada DPRD Nabire.

“Sampai hari ini kami belum dapat tembusan laporan, bagaimana penggunaan uang Rp 37 milyar itu, ada sisa atau tidak, belum ada laporan. Kami tunggu itu segera,” kata Iskandar.

Mantan Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degei, membenarkan kesalahan perencanaan anggaran Pilkada dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire membuat pihaknya berutang Rp 2,3 miliar lebih. “Ada kebutuhan ini belum masuk dalam [perhitungan] anggaran. Maka ada perubahan honor PPD dan PPS yang diperintahkan pemerintah pusat. Honor menjadi lebih besar dar ihonor sebelumnya,” jelas Degei.

Mantan Bendahara KPU Nabire Syamsul B Hatuala menyatakan akibat kekurangan anggaran KPU Nabier berutang Rp2.331.953.378. Utang itu terdiri dari utang honorarium anggota PPD dan PPS (Rp 734.850.000), utang pengadaan barang dan jasa (Rp 817.203.378), dan utang honorarium Kelompok Kerja KPU (Rp 779.900.000).

jubi.co.id


BERITA TERKAIT