Tahun 2020, Lahan Pertanian di Kota Jayapura Berkurang 50 Hektar
JUBI.CO.ID | 14/03/2021 19:23
Tahun 2020, Lahan Pertanian di Kota Jayapura Berkurang 50 Hektar
Foto udara Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, 9 Mei 2017. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalur Trans Papua segmen 5 yakni Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu sepanjang 284,3 Km telah tersambung. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Jayapura, Jubi – Lahan pertanian di Kota Jayapura mulai tergerus seiring maraknya pembangunan yang berdampak pada penyempitan luas tanam. Tahun 2020, tercatat sekitar 50 hektar lahan pertanian di ibukota Provinsi Papua tersebut telah beralih fungsi.

“Terutama di daerah sentra pangan sudah beralih fungsi menjadi bangunan fisik seperti rumah dan toko,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Jean Hendrik Rollo, kepada Jubi melalui telepon, Sabtu (13/3/2021).

Dikatakan Rollo, pada 2020 di daerah sentra produksi komoditas pertanian di wilayah Distrik Muara Tami, terjadi penurunan dua persen atau 50 hektar akibat alih fungsi lahan.

“Luas lahan pertanian sekarang ada 19 ribu hektar. Padi, sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan,” ujar Rollo.

Menurut Rollo, sumberdaya lahan merupakan modal utama dalam produksi komoditas pertanian, namun laju pembangunan juga mengancam ketersediaan pangan.

“Yang saya takutkan kalau setiap tahun lahan pertanian berkurang 50 hektar, pasti tidak ada sisa untuk lahan pertanin. Ujung-ujungnya nanti impor lagi dari luar daerah,” ujar Rollo.

Rollo mengaku terus melakukan pengawasan sehingga pada sentra pangan untuk tetap menjaga keberlangsung produksi komoditas pertanian di kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini tersebut.

“Kalau ada yang memakai lahan pertanian untuk pembangunan perumahan, kami tindak tegas. Sudah ada Perda Tata Ruang Wilayah yang mengatur peruntukkan lahan sesuai dengan fungsinya,” ujar Rollo.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengajak warga di ibukota Provinsi Papua tersebut, agar tidak menjual tanahnya, namun dimanfaatkan sebagai peningkatan ekonomi dengan menanam berbagai komoditas pangan.

“Kami minta teman-teman developer yang membangun perumahan agar tidak menyerobot kawasan pertanian di tengah banyaknya permintaan rumah,” ujar Rustan.

Rustan menambahkan developer perumahan harus bijaksana. Tidak dilarang membangun fasilitas perumahan, namun juga menjaga keseimbangan pangan sebagai sumber kebutuhan produksi di Kota Jayapura.

“Kalau luas lahan berkurang pasti produksi juga berkurang. Ini yang terus kami jaga. Bila membangun perumahan, maka harus diganti sama dengan luas yang terpakai,” ujar Rustan. (*)

jubi.co.id


BERITA TERKAIT