Tujuh Masyarakat Adat di Papua Barat Pertanyakan Lambannya Kinerja Ombudsman
JUBI.CO.ID | 04/03/2021 22:15
Tujuh Masyarakat Adat di Papua Barat Pertanyakan Lambannya Kinerja Ombudsman

Manokwari, Jubi– Tujuh komunitas masyarakat adat di kabupaten Teluk Bintuni mempertanyakan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat dalam menindaklanjuti dugaan maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Teluk Bintuni.

Tujuh (marga) dalam komunitas masyarakat adat itu, antara lain marga Masakoda, Isurakahmei, Aisnak, Pattiran, Hindom, Yec, dan Isbeined telah mengadukan dugaan maladministrasi tersebut ke ORI Papua Barat sejak bulan September 2020.

Piter Masakoda perwakilan marga Masakoda, Yec, Isbeiden dan Aisnak menyatakan bahwa Pemda Teluk Bintuni diadukan ke ORI Papua Barat, setelah pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diharapkan mewadahi tujuh marga tersebut justru tidak diterima oleh Pemda setempat.

Dia mengatakan, Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, merupakan dasar pembentukan panitia MHA dimaksud.

“Sampai saat ini kami masih menunggu hasil monitoring ORI Papua Barat dalam tugas lembaga itu terhadap pengaduan yang telah kami adukan sejak September 2020,” kata Piter, dalam siaran pers yang diterima Jubi, Rabu kemarin.

Dia mengatakan, pentingnya Surat Keputusan (SK) Pemda Bintuni untuk legalkan pembentukan panitia MHA tersebut, akan sangat bermanfaat dalam memproteksi hak masyarakat adat yang selalu terabaikan dalam aktivitas pembangunan di wilayah adat mereka.

“Kami butuh legalitas, karena saat ini banyak perizinan di wilayah kami yang sering mengabaikan hak masyarakat adat. Itulah sebabnya kami mengadu ke ORI Papua Barat sebagai lembaga independen pengawas layanan publik, sebut Piter.

Senada Samuel Orocomna perwakilan MHA Isurkahmei juga mengungkap kekecewaannya terhadap kinerja ORI Papua Barat yang hingga saat ini belum menyampaikan hasil monitoring atas pengaduan yang disampaikan.

 

“Harapan kami ORI Papua Barat dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut segera. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum melalui PTUN terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak merespons usulan tujuh komunitas MHA untuk membentuk panitia MHA,” ujarnya.

Merespons hal itu, kepala perwakilan ORI Papua Barat, Musa Y.Sombuk, menyampaikan bahwa ORI Papua Barat sedang bekerja untuk memproses pengaduan pembentukan MHA yang tak direstui Pemda Teluk Bintuni.

“Kami sedang bekerja, monitoring lapangan sudah dilakukan oleh tim ORI Papua Barat dengan mendatangi Pemda Teluk Bintuni pada awal Desember 2020 lalu,” kata Sombuk, Kamis (4/3/2021).

Adapun hasil monitoring di Pemda Teluk Bintuni, kata Sombuk, ada indikasi kesalahan administrasi yang telah disampaikan (rekomendasi) kepada para pihak terkait, untuk segera dibenahi sebagai bagian dari perbaikan layanan publik di daerah itu.

“Rekomendasi sudah kami berikan ke Pemda Bintuni, hanya saja dalam proses monitoring pada bulan Desember lalu, berkaitan dengan masa Pilkada 2020, dan juga pembatsan aktivitas akibat Pandemi Covid-19, itupun menjadi faktor yang memperlambat kerja ORI Papua Barat,” katanya.

Dia berharap, Bupati definitif Teluk Bintuni segera melakukan perbaikan pelayanan publik termasuk menindak-lanjuti rekomendasi ORI Papua Barat terhadap pembentukan panitia MHA. (*)

 

Hans Kapisa/Edho Sinaga

jubi.co.id


BERITA TERKAIT