Nestapa Pengungsi Nduga di Negeri Sendiri, Tak Bisa Akses Layanan Kesehatan Karena Masalah Administrasi
JUBI.CO.ID | 22/01/2021 15:05
Nestapa Pengungsi Nduga di Negeri Sendiri, Tak Bisa Akses Layanan Kesehatan Karena Masalah Administrasi
Ilustrasi Pengungsi Nduga yang ada di Jayawijaya - Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Syarat administrasi diduga menjadi satu di antara penyebab sulitnya pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mendapat layanan kesehatan gratis.

Relawan untuk pengungsi Nduga di Jayawijaya, Raga Kogeya mengatakan kebanyakan pengungsi meninggal di lokasi pengungsian karena sakit.

Mereka enggan mendatangi fasilitas kesehatan, karena tidak memiliki biaya. Di antara mereka yang pernah berupaya mendapat layanan kesehatan secara gratis akan tetapi di tolak, karena bukan warga Jayawijaya.

Ada juga yang ditolak karena tidak memiliki identitas diri semisal Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kata Raga Kogeya, pihaknya telah berulangkali meminta pengertian pihak rumah sakit, agar dapat melayani para pengungsi yang berobat ke sana, secara gratis.

Relawan menjelaskan kepada pihak rumah sakit jika para pengungsi Nduga di Jayawijaya tidak memiliki KK atau KTP.

Sebab ketika konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka terjadi di kampungnya, pengungsi hanya berupaya menyelamatkan diri dengan kondisi seadanya.

“Identitas diri tidak ada. Ada yang terbakar bersama rumah mereka akibat konflik. Pengungsi hanya berupaya menyelamatkan diri dengan pakaian di badan,” katanya.

“Tapi mereka rumah sakit bilang, kalau begitu mesti ada surat resmi dari Pemda Nduga ke Pemda Jayawijaya dan tembusannya ke rumah sakit,” ujarnya.

Akan tetapi kata Raga Kogeya, hingga kini belum ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Nduga, bekerjasama dengan Pemeritah Jayawijaya agar pengungsi di sana dapat dilayani di fasilitas kesehatan setempat.

“Jadi [sampai sekarang] kalau pengungsi berobat ke rumah sakit harus bayar. Bersalin juga begitu. makanya perempuan Nduga banyak melahirkan di rumah masing masing di lokasi pengungsian,” ucapnya.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan di DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan mestinya semua pihak berpikir mengakhiri krisis kemanusiaan di Nduga.

Sudah dua tahun ribuan warga Nduga hidup di pengungsian di berbagai daerah di Papua. Konflik bersenjata berkepanjangan, antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memaksa ribuan warga Nduga memilih hidup jauh dari kampungnya.

“Sudah dua tahun masyarakat Nduga kehilangan berbagai berbagai haknya. Tidak mendapat hak pendidikan, layanan kesehatan, hak mendapat rasa aman, nyaman dan lainnya. Apakah kita mesti membiarkan mereka terus mengalami situasi ini,” kata Kadepa.

Menurutnya, pemerintah pusat mesti mempertimbangkan kembali mengevaluasi pengiriman pasukan ke Papua, terutama Nduga.

Jumlah personil keamanan di Bumi Cenderawasih dianggap sudah cukup banyak. Kehadiran pasukan keamanan di sana diduga justru memicu makin gencarnya perlawanan dari OPM.

“Bukan berarti saya mendukung TPNPB-OPM, tapi selama pengiriman pasukan terus dilakukan, maka OPM juga tidak akan tinggal diam. Akhirnya, rakyat sipil korban,” ucapnya. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT