Setelah Kantor DPRD, Kini Giliran Kantor Dispora Merauke yang Dipalang Pemilik Tanah Ulayat
JUBI.CO.ID | 20/01/2021 12:00
Setelah Kantor DPRD, Kini Giliran Kantor Dispora Merauke yang Dipalang Pemilik Tanah Ulayat
Kantor Dispora Merauke yang dipalang pemilik ulayat – Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Yulius Yogi, pemilik ulayat tanah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua melakukan pemalangan di pintu masuk kantor tersebut. Aksi ini dilakuk karena sampai sekarang tak ada respons positif dari pemerintah setempat terkait tuntutan pembayaran ganti rugi.

Yulius Yogi menuntut ganti rugi sebesar Rp 20 miliar, karena sudah puluhan tahun lahan seluas dua hektar itu digunakan untuk kantor Dispora Merauke sekaligus aktivitas untuk para aparatur sipil negara (ASN) setiap hari.

Demikian disampaikan kuasa hukum Yogi, Efrem Fangohoy, saat dihubungi Jubi melalui telpon selulernya, di Merauke, Papua, Senin (18/1/2021).

Menurutnya, tanah dimaksud adalah milik Amatus Mahuze yang telah dihibahkan kepada Yulius Yogi.

Status kepemilikan tanah dimaksud, demikian Efrem, sah milik Amatus sejak 1975 setelah diwasiatkan kepada Yogi.

“Memang Amatus telah meninggal dunia, sehingga tanah seluas dua hektar itu, sudah menjadi milik Bapak Yogi,” ungkapnya.

Dikatakan, sejak 1988, keluarga pernah bersurat kepada Gubernur Papua meminta penyelesaian pembayaran ganti rugi. Hanya saja, surat tersebut tak ditindaklanjuti. Sehingga pada 2018, ia bersama Yogi melakukan koordinasi dengan Kepala Dispora Merauke. Sebenarnya akan dilakukan pembayaran, lantaran tak ada dokumen kepemilikan tanah dimaksud sebagai milik pemerintah.

“Jadi baik dokumen pelepasan secara adat maupun sertifikat, tak dimiliki Dispora Kabupaten Merauke. Saya juga melakukan pengecekan secara lisan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan betul tak ada dokumennya,” ujar Efrem.

Dari situ, jelas Efrem, pihaknya kembali menyurati Dispora Merauke untuk penyelesaian pembayaran dan sudah didiskusikan dengan Stanislaus Tukilo sebagai Kepala Dispora Merauke saat itu. Sebagai tindaklanjut pembicaraan, Tukilo bersurat kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze, pada 6 Agustus 2018, namun tak ditanggapi juga.

“Kami balik mempertanyakan lagi dan akhirnya Tukilo bersurat lagi ke Bupati Freddy pada 7 November 2018 perihal pembebasan dan ganti rugi, tapi usaha itu sia-sia juga,” katanya.

“Oleh karena dua kali tak ada tanggapan, Pak Yogi bertemu langsung Bupati Freddy. Lalu bupati meminta harus ada surat dari BPN yang menyatakan tak ada dokumen,” imbuhnya.

Menindaklanjuti penyampaikan bupati, menurutnya, pada 7 Januari 2021, pihaknya bersurat ke BPN Merauke. Lalu dijawab BPN 13 Januari yang intinya tanah Dispora belum terdaftar di BPN.

Ditegaskan, lantaran tidak adanya respons baik dari pemerintah, maka pemilik ulayat melakukan pemalangan lagi. Sekaligus meminta harus ada penyelesaian pembayaran. Jika tak ada ganti rugi, palang tidak bisa dibuka untuk aktivitas di kantor.

Efrem kembali meluruskan agar tak menimbulkan anggapan dari berbagai kalangan bahwa pemalangan dilakukan menjelang pelaksanaan PON XX/2021 yang akan dihelat di Papua, salah satunya di Kabupaten Meruke.

“Saya bilang anggapan itu salah, karena perjuangan pemilik ulayat meminta ganti rugi sudah tiap tahun dilakukan, hanya saja pemerintah terkesan berdiam diri,” tegasnya.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu, meminta kepada pemerintah setempat untuk segera mengambil langkah cepat penyelesaian.

“Saya kira perlu langkah cepat pemerintah, agar persoalan dimaksud tak berbuntut panjang. Apalagi tak lama lagi akan berlangsung pelaksanaan PON di Papua, akhir tahun ini,” katanya. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT