Dewan Adat Papua Dukung Jusuf Kalla Pimpin Perundingan Damai Jakarta-Papua
JUBI.CO.ID | 02/11/2020 11:00
Dewan Adat Papua Dukung Jusuf Kalla Pimpin Perundingan Damai Jakarta-Papua
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato ilmiah saat penganugerahan Doktor Honoris Causa (HC) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Senin, 13 Januari 2020. JK menyampaikan orasi ilmiahnya dengan tema Mendorong Produktivitas, Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa. ANTARA/M Agung Rajasa

Manokwari, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Domberai (Papua Barat), menyatakan dukungan terhadap pernyataan, Jusuf Kalla, untuk mencari solusi penyelesaian konflik Papua lewat jalur diplomasi secara damai.

Zakarias Horota, Ketua DAP Domberai di Manokwari, mengatakan JK memiliki rekam jejak yang jelas, karena pernah memimpin proses perundingan damai di Aceh Singkil hingga dicapainya sebuah solusi dan pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005.

“Tawaran jadi pimpinan perundingan kelompok pro kemerdekaan Papua dengan Jakarta, menurut saya, pak JK (Jusuf Kalla) adalah figur yang tepat. Selain mantan Wapres RI, dia (JK) juga berpengalaman memimpin perundingan damai antara kelompok GAM dengan Pemerintah Indonesia,” ujar Horona, kepada Jubi, Kamis (29/10/2020), kemarin.

Pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik di Aceh Singkil [2005], kata Horota, telah diakui oleh masyarakat internasional. Dengan demikian penyelesaian konflik Papua sangat tepat dipimpin oleh seorang yang berpengalaman seperti JK.

“Pak JK sudah buktikan, beliau diakui oleh masyarakat internasional, jadi untuk perundingan damai Papua-Jakarta, kami [DAP Domberai] setujui pak JK sebagai fasilitator,” katanya lagi.

Selain mendukung keterlibatan JK sebagai fasilitator perundingan damai Papua-Jakarta, kata Horota, DAP juga telah bersiap menggelar konferensi besar masyarakat adat Papua, untuk satukan semua komponen masyarakat adat menyampaikan perbedaan pendapat terkait status politik Papua.

“DAP akan menggelar konferensi besar hadirkan semua komponen untuk sampaikan perbedaan pendapat status politik Papua yang menjadi ‘akar’ konflik secara masif dan terstruktur selama Papua berintegrasi dengan Indonesia,” katanya.

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT