Baliho Calon Kepala Daerah Termasuk Objek Pajak, Kabupaten Nabire Beri Dispensasi Dampak Pandemi Covid-19
JUBI.CO.ID | 28/10/2020 17:01
Baliho Calon Kepala Daerah Termasuk Objek Pajak, Kabupaten Nabire Beri Dispensasi Dampak Pandemi Covid-19

Nabire, Jubi –  Baleho yang mengampanyekan calon kepala daerah termasuk objek pajak sehingga pemasangannya dikenai pungutan karena dianggap sebagai reklame atau iklan. Ketentuan itu diatur pada Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2019.

“Reklame itu ada (yang mempromosikan) produk dan nonproduk sehingga akan dikenai pajak, termasuk baleho calon kepala daerah. Ketentuan tersebut juga diatur pada Perda (Peraturan Daerah Nabire) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Reklame,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nabire Fatmawati, Selasa (27/10/2020).

Namun, Pemerintah Kabupaten Nabire memberi dispensasi terhadap pemasangan baleho calon kepala daerah karena dampak pandemi Covid-19. Hanya baleho berukuran lebih dari 3×3 meter yang dikenai pajak reklame.

“Sesuai Peraturan Bupati Nabire, baleho berukuran (maksimal) 3×3 meter di Distrik Nabire dibebaskan dari pajak. Ukuran yang lebih dari itu baru akan dikenai pajak reklame,” jelas Fatmawati tanpa menyebut secara rinci nomor dan perihal dari peraturan tersebut karena masih dibahas pemerintah setempat.

Walaupun tidak dipungut pajak, baleho berukuran maksimal 3×3 meter tetap harus mematuhi aturan mengenai lokasi pemasangan. Baleho, di antaranya dilarang dipasang padaa areal perkantoran pemerintah, sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit.

“Baleho juga tidak boleh dipasang pada papan reklame milik pemerintah daerah sebab itu khusus untuk menyosialisasikan kegiatan pemerintah. Kami berharap tim pemenangan setiap calon kepala daerah jujur dalam menyampaikan data pemasangan baleho mereka,” lanjut Fatmawati.

Ismail, anggota tim pemenang salah satu Calon Kepala Daerah Nabire merasa keberatan dengan pemungutan pajak tersebut. Dia menilai pemilihan kepala daerah merupakan agenda nasional dan nonkomersial.

“Kami bukan mempromosikan barang dagangan. Terkecuali baleho itu dipasang pada papan reklame milik pemerintah daerah (baru bisa dikenai pajak),” kata Ismail dalam wawancara terpisah. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT