PLN Minta Bantuan Kejaksaan Tagih Tunggakan Listrik Pelanggan di Papua Barat
JUBI.CO.ID | 26/10/2020 12:40
PLN Minta Bantuan Kejaksaan Tagih Tunggakan Listrik Pelanggan di Papua Barat
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Wilhelmus Lingitubun. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Manokwari, Jubi – Kejaksaan Tinggi Papua Barat secara berjenjang di tingkat Kejaksaan Negeri akan mendampingi PLN dalam melakukan penagihan tunggakan listrik bagi pelanggan yang telah melewati batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan.

Abdul Farid, General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Papua-Papua Barat, mengatakan, secara keperdataan, ada hak-hak PLN yang masih tertahan di pelanggan, tentu sangat terbuka peluang melalui bersama dengan Kejaksaan untuk menangani hal tersebut.

“Hak-hak PLN yang tertunda terdiri dari Pemerintah, pelanggan umum, kalangan bisnis dan industri. Karena PLN punya tagihan yang tertunda dan PLN punya mekanisme untuk bersikap,” kata Farid usai melakukan MoU dengan Kejati Papua Barat Barat Manokwari, usai melakukan MoU dengan Kejati Papua Barat, Kamis kemarin.

Farid mengatakan, dalam proses penagihan hak-hak PLN, [jika] ditemukan adanya kebuntuan, maka harus ada solusi.

“Solusinya, Kejaksaan akan kami minta bantuan untuk tangani itu. Tapi sejauh ini tidak ada kebuntuan, kita hanya antisipasi saja,” katanya Lagi

Sementara, Sulisyo, Kepala UP3 PLN Manokwari, mengatakan bahwa di Pemerintahan, masih ada tunggakan PLN di Pemda Teluk Bintuni.

Di mana sejumlah kantor Pemerintahan setempat masih menunggak hampir tiga bulan.

“Benar, memang ada tunggaan di Pemda Teluk Bintuni pada sejumlah kantor SKPD dan rumah dinas. Meski telah ada MoU sebelumya, tapi kami sudah beri waktu untuk kesempatan pertama [pelunasan] dan telah direspons, sehingga dalam waktu dekat sudah bisa terealisasi,” kata Sulisyo.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Wilhelmus Lingitubun, mengatakan dari sisi hukum dan keperdataan, Jaksa akan melakukan pendampingan terhadap gangguan kinerja PLN dalam menjalankan program nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam hal penagihan tunggakan.

“Dari sisi keperdataan, jika ada kebuntuan penagihan PLN baik di instansi Pemerintah, bisnis, industri, dan masyarakat kami akan bantu menagih,” kata Wilhelmus. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT