Penempatan TNI di Papua, Menteri Mahfud dan Komnas HAM Beda Pemahaman
JUBI.CO.ID | 22/10/2020 15:29
Penempatan TNI di Papua, Menteri Mahfud dan Komnas HAM Beda Pemahaman

Jakarta, Jubi  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merekomendasikan penambahan aparat keamanan organik untuk berjaga di sejumlah wilayah yang belum terjangkau di Papua.  Wacana itu disampaikan Mahfud usai menerima laporan investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya.

“Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menko Polhukam merekomendasikan agar daerah daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan keamanan organik, supaya segera dilengkapi,” kata Mahfud, Rabu (21/10/2020).

Baca juga :
Hasil temuan TGPF Intan Jaya, Mahfud : Selesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku  

Menteri Mahfud sebut konflik Papua bagian dari tantangan 

TNI jamin terbuka proses hukum penembak pendeta Pendeta Yeremia

Mahfud  merujuk pada temuan fakta tim investigasi di lapangan, ada beberapa daerah di Papua yang belum memiliki aparat keamanan organik yang lengkap. Kondisi itu salah satunya juga disebabkan wilayah Papua yang luas dan medan yang yang sulit.

 

“Ada beberapa daerah yang masih kosong, dirangkap. Misalnya Polres ini merangkap di sana, di sana. Koramil ini merangkap di sana, di sana,” kata Mahfud menambahkan.

Ia menilai tidak ada warga Papua yang menolak penambahan tentara organik tersebut. Sedangkan yang menolak dituding dari kelompok sipil bersenjata.

“Begini, keliru kalau katakan orang Papua meminta agar aparat TNI Polri ditarik dari Papua. Yang minta itu TNPB [Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat], itu yang minta. Kalau rakyatnya justru, Papua itu perlu aparat yang itu untuk jaga keamanan,”  kata Mahfud, menjelaskan.

Pemahaman Mahfud itu berbeda dengan keinginan tokoh agama setempat yang sebelumnya mengadu ke  komisioner Komnas HAM. Salah satu komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan telah mendapat mandat agar menyampaikan keinginan pendeta yang meminta pemerintah mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan problem di Papua.

“Dari pendeta itu yang intinya menginginkan pendekatan damai dan menjauhi pendekatan keamanan,” kata Choirul.

Menurut dia, para Pendeta di Papua  menyebut pendekatan keamanan melahirkan kekerasan dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat di sana.

“Jadi ini hal penting yang mereka sampaikan, mereka menyampaikan surat kepada kami. Ini juga mandat yang menurut kami juga penting,” kata Choiru menjelaskan. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT